Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta agar Pemprov DKI Jakarta menunda pengenaan tilang uji emisi di tempat bagi pemilik kendaraan roda dua. Penyebabnya, banyak pemilik kendaraan roda dua merupakan warga tidak mampu yang memiliki penghasilan minim dan mengandalkan motornya untuk mencari nafkah.
Saat melakukan uji emisi di tempat, sebaiknya bagi pengendara motor yang kendaraannya tidak lolos uji emisi hanya diberikan teguran dan edukasi agar rutin menservis kendaraannya.
"Menurut saya untuk tahun ini sebaiknya motor pengecualian. Tapi tahun depan sudah harus seluruh pihak tunduk pada ketentuan itu termasuk motor," kata Justin saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (1/11).
Baca juga: Surat Lulus Uji Emisi Bakal Jadi Syarat Perpanjangan STNK
Selain itu, momen sampai akhir tahun ini sebaiknya dimanfaatkan oleh Pemprov DKI untuk melakukan sosialisasi lebih masif lagi tidak hanya di wilayah Jakarta tetapi juga di wilayah Bodetabek dengan menggandeng Pemda Bodetabek.
Ia pun mengusulkan tahun depan, tilang uji emisi di tempat dapat dilakukan di wilayah Jabodetabek agar pengendalian polusi udara lebih efektif.
Baca juga: Tilang Uji Emisi Di Tempat, Pemprov DKI Gandeng Pemda Bodetabek
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan, tilang uji emisi di tempat merupakan langkah yang baik karena bisa meningkatkan kesadaran warga dalam memperhatikan emisi yang dikeluarkan kendaraannya.
"Karena bisa meningkatkan kesadaran para pengendara juga untuk menjaga atau merawat kendaraan pribadinya agar terus layak pakai yang juga berdampak pada kualitas udara (polusi) di Jakarta. Tapi memang harus dipahami juga mungkin masih banyak warga masyarakat yang tidak merawat kendaraannya disebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga mungkin bisa dicari solusi yang terbaik untuk masalah ini," tuturnya.
Sementara itu, untuk menangani polusi udara tidak hanya dibutuhkan tindakan penegakkan hukum seperti tilang uji emisi tetapi juga perlu strategi penyediaan angkutan massal yang memadai. Seperti baru-baru ini Pemprov DKI melanjutkan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ke Manggarai.
"Sehingga minat publik terhadap penggunaan moda transportasi ini dapat ditingkatkan," tandasnya. (Put/Z-7)
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih belum menerapkan tilang uji emisi bagi kendaraan bermotor roda dua maupun empat.
PEMPROV DKI Jakarta melalui Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) tetap melanjutkan razia uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua maupun empat.
POLDA Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melanjutkan razia uji emisi yang dimulai pada 1 November lalu hingga akhir tahun.
Heru Budi Hartono pasrah menerima keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan tilang uji emisi di tempat.
Tindakan Polda Metro Jaya menghentikan tilang uji emisi dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap undang-undang.
Ini menjadi kali kedua Polda Metro Jaya menghentikan tilang uji emisi di tempat. Sementara kali ini, tilang uji emisi di tempat dihentikan saat hanya baru satu hari berjalan mulai 1 November.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved