Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN

PEMPROV DKI Jakarta telah melakukan 'focus group discussion' (FGD) penanganan lalu lintas kemacetan pada 6 Juli lalu bersama berbagai pemangku kepentingan. Dalam FGD itu juga dibahas rencana pengubahan jam kerja karyawan guna mengurangi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba pengaturan jam kerja di internal Pemprov DKI Jakarta lebih dulu.

Hal ini ditujukan untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut sebelum nantinya diimplementasikan secara luas bagi seluruh pekerja di Jakarta.

Baca juga: Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian

"Tahap awal setelah FGD kami akan koordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk bagaimana mengatur internal Pemprov DKI Jakarta dulu. Kota akan uji coba di sini. Kita nanti evaluasi," kata Syafrin di Balai Kota, Senin (10/7).

Namun demikian, ia belum merinci secara pasti kapan kebijakan ini akan dilakukan. Ia masih akan membahasnya bersama BKD DKI.

Baca juga: Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian

"Masih didiskusikan," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan FGD penanganan kemacetan lalu lintas pada 6 Juli 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, FGD mengenai kemacetan Jakarta perlu digelar untuk mencari solusi bersama. Dengan FGD tersebut, menurutnya semua lapisan masyarakat dapat menuangkan ide, saran maupun gagasan untuk memecahkan masalah macet Jakarta.

Baca juga: Bahas Wacana Perubahan Jam Kerja, Dishub Gandeng Apindo

“Bagaimana kalau jam kerja dibagi terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda Pak Dirlantas, kalau jam 06.00 itu seperti air bah dari Bekasi, Tangerang, Depok jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya antara lain diusulkan untuk dibagi, ada yang masuk jam 08.00 ada yang masuk jam 10.00,” ujarnya. (Z-10)