Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai Iptu MIP layak dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Iptu MIP telah melakukan perselingkuhan dan penelantaran anak.
"Sanksi etik bagi anggota Polri yang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan biasanya berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Poengky saat dikonfirmasi, Rabu (14/6).
Poengky mengatakan janji atau sumpah perkawinan adalah janji atau sumpah pasangan suami istri di hadapan Tuhan dan disaksikan wali/saksi/hadirin. Bila ada orang yang berani melanggar janji atau sumpahnya, kata Poengky, maka orang tersebut berdosa.
Baca juga : Sesama Anggota Polri Selingkuh, Kompolnas: Kami Prihatin
"Jika terhadap Tuhan dan pasangannya atau keluarganya ternyata seseorang berani melakukan berselingkuh, maka besar kemungkinan yang bersangkutan juga berani berkhianat ketika menjalankan tugasnya," ujar Poengky
Menurut anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu, Iptu MIP juga bisa kena hukuman pidana penjara. Bila sang sang istri melaporkan secara pidana dugaan perzinahan dan KDRT.
"Maka sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sanksi etik, melainkan sanksi pidana yang dapat berakibat pemenjaraan terhadap pelaku," ungkap Poengky.
Baca juga : Anggota Komii III DPR Arsul Sani: Tidak Ada Pilihan Polri Harus Lebih Baik
Kompolnas menduga anggota yang berani selingkuh, besar kemungkinan juga melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum. Seperti mengonsumsi minuman keras (miras) atau narkoba.
Poengky mengaku tidak memiliki catatan jumlah kasus dugaan perselingkuhan anggota Polri, sebab pengawasannya sulit. Namun, dari pantauan media, dia mendapatkan informasi bahwa kasus-kasus perselingkuhan anggota Polri yang diiringi dengan KDRT kerap terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya banyak mengonsumsi miras.
"Untuk efek jera, kami mendorong istri atau pasangan dari anggota Polri yang mengalami KDRT fisik dan psikis, diharapkan untuk segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Propam dan Reskrim," ucap Poengky.
Baca juga : Belajar dari Kasus Virgoun, Ini yang Harus Dilakukan saat Tau Pasangan Doyan Selingkuh
Kasus perselingkuhan Iptu MIP ramai diperbincangkan di media sosial usai seorang perempuan yang mengaku istrinya bersuara. Istri yang berinisial AHS membeberkan perilaku suaminya yang melakukan perselingkuhan hingga membuat video asusila dengan selingkuhannya. Perempuan itu menyebut perselingkuhan berdampak pada penelantaran kedua anaknya.
Mabes Polri membenarkan Iptu MIP melakukan perselingkuhan. Bahkan, anggota itu telah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polri juga telah memeriksa AHS dan mertua MIP, inisial R.
Kemudian, Polri menggelar perkara. Berdasarkan hasil gelar, ditemukan cukup bukti Iptu MIP melakukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya, perselingkuhan.
"Telah melakukan perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita inisial AM," kata Karo Penjas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Juni 2023.
Iptu MIP telah ditempatkan di tempat khusus (patsus). Penahanan dilakukan selama 21 hari sejak Selasa, 13 Juni 2023. Iptu MIP akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Namun, belum dipastikan jadwal sidang etik digelar. (Z-3)
VIDEO seorang pesepeda yang tengah melintas kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, berdebat dengan seorang aparat kepolisian ramai di sosial media.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
SEBANYAK 107 orang lolos verifikasi administrasi berkas calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Para calon anggota Kompolnas ini berasal dari berbagai latar belakang.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
KOMPOLNAS mendorong Bareskrim Polri memproses laporan terhadap Iptu Rudiana, ayah Eky secara cermat hingga transparan.
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Program "Polisi Mengajar" melibatkan pendirian Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan pengajaran bagi anak-anak putus sekolah.
Kompolnas mengawasi dan memantau pelaporan terhadap Aep dan Dede, dua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky.
Pegi Setiawan, Yanti tidak khawatir bila Polda Jawa Barat (Jabar) membuka sprindik baru dalam kasus pembunuhan pembunuhan Vina dan Eki
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved