Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI setuju pemerintah mengambil opsi untuk relokasi Depo Pertamina Plumpang ke tempat yang lebih aman. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, S Andyka menjelaskan opsi tersebut lebih efisien untuk dilakukan daripada harus memilih merelokasi warga sekitar ke tempat lain.
“Saya lebih setuju depo-nya yang dipindah, jangan warganya," ujar Andyka kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/3).
Baca juga : Pengamat Nilai Direktur Utama Pertamina Layak Dicopot
Andyka menjelaskan, pemerintah juga harus menata kembali area bekas peninggalan Depo Pertamina Plumpang itu agar kawasannya tampak lebih baik.
"Tetapi lingkungan tersebut bisa ditata menjadi lebih baik. Deponya dipindah, kemudian lingkungan tempat warga di Plumpang itu dari RW 01 sampe RW 08 itu bisa ditata lebih baik lagi," kata Andyka.
Dalam upaya relokasi Depo Pertamina itu, lanjut Andyka, pemerintah pusat maupun DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi kepada warga jika pemindahan jadi dilakukan. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi timbul setelah pemindahan Depo Pertamina Plumpang.
"Harus disosialisasikan juga kepada masyarakat di sana. Apakah nanti akan membuat masalah baru lagi buat warga, atau membuat warga lebih nyaman untuk tinggal di sana," ungkap Andyka.
Baca juga : BUMN akan Tata Ulang Zonasi Objek Vital Nasional
Kebakaran besar terjadi di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jl Tanah Merah Bawah RT 012/RW 09, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3) malam. Kebakaran akibat ledakan pipa BBM itu dengan cepat menyebar ke pemukiman warga dan menyebabkan sebanyak 19 orang meninggal dunia, serta 49 korban luka-luka.
Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua opsi untuk warga Tanah Merah Bawah. Kedua opsi itu adalah merelokasi warga atau merelokasi Depo Pertamina Plumpang.
Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono menyebutkan, hari Ini Menteri BUMN rapat membahas rencana relokasi Depo Pertamina Plumpang. (Z-8)
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Lahan di Dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) terbakar pada Rabu (31/7) malam. Petugas gabungan sudah berhasil mengendalikan api pada Kamis dini hari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kebakaran lahan itu mulai masif terjadi dan dirasakan dalam dua pekan ini. Dimana memang terlihat ada peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Sebuah rumah di Dusun Mertelu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbakar pada Selasa (30/7) malam WIB.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved