Penundaan Impor Kereta Jangan Sampai Telantarkan Penumpang Kereta

PENGADAAN impor kereta rel listrik (KRL) untuk menggantikan 10 kereta yang pensiun di tahun ini dinilai mendesak. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan keberadaan kereta terbaru tersebut dibutuhkan agar ratusan ribu penumpang kereta tidak terlantar setiap harinya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak pemberian rekomendasi teknis impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 2022 karena masalah tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Kebutuhan penggantian KRL ini mendesak. Kalau ini kosong, sekitar 200 ribu penumpang akan terlantar per hari. Jangan sampai ke depannya ada keributan," kata Agus saat dihubungi wartawan, Kamis (2/3).

Menurutnya, kementerian terkait harus segera mencari solusi soal pengadaan kereta KRL Jabodetabek. Langkah KCI yang telah memesan 16 rangkaian (transet) kereta dari PT Industri Kereta Api (Inka) dengan nilai Rp4 triliun, dianggap Agus tidak memberikan solusi cepat untuk mengganti kereta KRL yang pensiun. Kereta baru dari Inka ini akan beroperasi pada 2025 mendatang.

Agus menduga langkah yang akan diambil pemerintah ialah akan mengimpor kereta dari produsen gerbong kereta api asal Swiss, Stadler Rail. Inka telah membentuk perusahaan patungan atau joint venture company dengan Stadler Rail pada 2020 lalu dan akan membangun pabrik Inka di Banyuwangi.

"Dugaan saya Inka akan bermitra dengan Stadler, tapi syaratnya sulit karena Inka harus memesan 500 kereta. Para menteri seharusnya realistis untuk mencari jalan keluar soal pengadaan kereta KRL baru ini," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menegaskan dukungan terhadap pengadaan impor KRL bekas oleh KCI untuk mengakomodir penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 1,2 juta pengguna per hari.

"Kami mendukung langkah ini, karena memang ada kebutuhan. Kami juga mendukung pembuatan kereta api baru di Inka," ucapnya.

Risal menyampaikan jika tidak ada pengganti kereta KRL di tahun ini, jelas menganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan kereta api sehari-hari.

"Penumpang loyal kereta api bisa tidak terangkut banyak, multiplier effect (efek ganda) KRL ini banyak," bilangnya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menambahkan, KRL bekas Jepang memiliki kualitas bagus dengan masa ketahanan hingga 45 tahun. Selain itu, dari segi harga juga dikatakan lebih murah dibanding pengadaan kereta baru dari Inka.

"Kereta baru dari Inka itu mahal sekitar Rp18 miliar per unitnya, sedangkan impor dari Jepang itu lebih murah sebesar Rp800 juta per unit. Dampaknya ini akan ke tarif," ucapnya.

Deddy melanjutkan bila pemerintah memutuskan untuk mendatangkan kereta KRL baru dengan harga yang lebih mahal, maka berdampak pada tarif kereta. Saat ini, KCI masih menggunakan KRL impor bekas dari Jepang.

Kemenhub, terangnya, memberikan subsidi untuk tarif angkutan KRL Jabodetabek. Subsidi itu dituangkan dalam perjanjian public service obligation (PSO) dengan menganggarkan Rp2,54 triliun untuk PSO kereta api ekonomi di 2023. Deddy menjelaskan tarif KRL asli tanpa subsidi PSO bisa mencapai Rp16.000. Dengan adanya subsidi, tarif KRL per orang sebesar Rp5.000, artinya pemerintah menanggung tarif Rp11.000 per penumpang.

"Kalau menggunakan kereta baru ini pasti ada perubahan struktur tarif kereta, kan tidak mungkin sama dengan sekarang. Nanti bakal bengkak PSO, Kemenhub lagi yang pusing," imbuhnya. (OL-8)