Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowaro mengungkapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) memang bisa menjadi program andalan untuk mengatasi kemacetan. Meskipun demikian, ia menegaskan ERP bukan menjadi satu-satunya cara agar kemacetan berkurang.
"ERP bukan obat mujarab. Dia tidak bisa berdiri sendiri," kata Djoko saat dihubungi, Jumat (20/1).
Ia menegaskan, Pemprov DKI tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan, kata Djoko, harus mendukung dengan memperbaiki sistem angkutan umum di Bodetabek, sebab, sebagian besar arus kendaraan bermotor di Jakarta juga datang dari daerah-daerah penyangga.
Baca juga: Soal ERP, DPRD: Jakarta Bukan Singapura
"Perbaiki sistem angkutan umumnya. Seperti di Bogot itu ada Trans Pakuan bisa ditambah dari delapan rute baru ada empat. Jadi ini sebagai 'first and last mile'. Jika dari hulunya saja sudah menggunakan angkutan umum, itu akan mengurangi kemacetan Jakarta," jelasnya.
Iapun setuju dengan rencana Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Namun, ia menyarankan agar hal tersebut dilakukan secara bertahap.
"Jangan langsung 25 ruas jalan. Tapi bertahap sambil melihat kinerjanya dan evaluasinya yang terus-menerus. Lalu juga sambil menunggu angkutan umumnya semakin berkembang. Apalagi kan sebentar lagi ada LRT Bodebek," tandasnya. (OL-4)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
TAWURAN antarwarga kembali pecah di Jalan Basuki Rachmat (Bassura), Jakarta Timur pada Selasa (9/7) sore. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan akibat dari tawuran tersebut.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved