Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 1.348 Unit Hunian JAKHABITAT DP Rp0 Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dan Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (7/9).
Adapun total 1.348 unit terdiri dari 480 unit hunian Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa (236 unit tipe studio dan 244 unit tipe 2 kamar tidur) dan 868 unit hunian Menara Kanaya Nuansa Cilangkap (538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar).
“Saya ingat 3 (tiga) tahun lalu kita di sini dan pada waktu itu melakukan pencanangan dan waktu berjalan hingga akhirnya peletakan batu pertama itu tuntas menjadi bangunan luar biasa,” kata Gubernur Anies dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi seluruh kebutuhan hunian warganya.
“Ini untuk mereka yang mencari rumah. Namun kita di (Pemprov DKI) Jakarta harus memfasilitasi baik yang punya rumah maupun yang mencari rumah,“ ujar Mantan Mendikbud tersebut.
“DP Nol unik karena masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran pemerintah dengan intervensi down payment. Hal ini berjalan baik dan kita bersyukur sudah diresmikan 1.348 unit. Bahkan angka keterisian huniannya sudah 95% dan ini lebih tinggi dari apartemen yang baru 70%. Artinya kita memiliki demand yang tinggi. Jadi ini skema yang menarik bagi swasta juga dan mudah-mudahan bisa semakin eskalasi lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Baca juga: Kelakar Anies Saat Kajati Hadir di Peresmian Rusun DP Rp0
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan untuk pendaftaran hunian tersebut bisa dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan Permukiman (SIRUKIM).
“Aplikasi ini juga terkoneksi dengan aplikasi sistem kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan aplikasi sistem perpajakan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sehingga memudahkan dan mempercepat petugas dalam melaksanakan verifikasi atas kevalidan administrasi kependudukan serta kepemilikan aset rumah dari para Calon Penerima Manfaat,” tutur Sarjoko.
Sebelumnya, pada periode Januari 2018-Agustus 2019, telah dilaksanakan penyediaan hunian JAKHABITAT DP Rp0 di 3 lokasi sebanyak 984 unit hunian terdiri Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 1 tower 780 unit, Tower Bunaken Sentraland Cengkareng sebanyak 1 tower 166 unit, dan Bandar Kemayoran sebanyak 2 tower 38 unit hunian.
Dengan adanya peresmian hari ini, total hunian DP Rp0 yang disediakan sebanyak 6 tower dan 2.332 tower.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jakhabitat yang diluncurkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2022, adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap hunian di Jakarta.
DPRD DKI Jakarta meminta agar program rumah DP nol rupiah dicoret dari program Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah nomenklatur atau tata nama program rumah DP 0 rupiah jadi Hunian Terjangkau Milik.
Perubahan nama program DP nol rupiah ini sebelumnya diketahui dari unggahan akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono akan menindaklanjuti dugaan praktek swa rumah dp Rp0 (nol rupiah) di Pondok Kelapa, Tower Samawa.
Pihaknya hanya akan fokus untuk memasarkan Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved