Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tengah fokus memasarkan program rumah down payment (DP) 0 Rupiah.
Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan sejauh ini ada dua rumah DP0 rupiah yang hendak fokus dipasarkan, yakni Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua.
"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang (Nuansa) Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Ia menegaskan, DPRKP DKI Jakarta tidak akan membangun hunian tahun ini. Pembangunan hunian akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan pihak swasta.
"Kalau masalah pembangunan, sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra," urai Sarjoko.
Pihaknya hanya akan fokus untuk memasarkan Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua. "Di satu sisi, tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut," tegasnya.
Menurut Sarjoko, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka) kini hendak membangun DP 0 Rupiah di Halim Sky Residence, Jakarta Timur.
Selain itu, ada pihak swasta yang telah mendapat izin untuk membangun melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta.
Kini, menurut Sarjoko, pihak swasta itu tengah menyelesaikan proses perizinan terkait pembangunan DP Rp0.
"Nanti, kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun besok, kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut," ucapnya.
Sebagai informasi, DPRKP DKI Jakarta tidak menganggarkan pembangunan hunian DP 0 Rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. (OL-4)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved