Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk meninjau ulang jam operasional truk besar, menyusul kecelakaan truk trailer yang menelan 10 korban jiwa di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/8).
Gus Muhaimin mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya, membatasi jam operasional
truk besar. Menurut dia, jam operasional truk besar sebaiknya diberlakukan saat aktivitas warga sepi.
"Segera mengevaluasi jam operasional truk besar, terutama di kawasan padat. Coba, misalnya jam operasional diatur malam, mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB," kata Gus Muhaimin seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu.
Selain meminta agar pemerintah mempertimbangkan ulang terkait jam operasional truk besar, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan kondisi truk secara berkala.
Dia menyatakan bahwa insiden kecelakaan yang merenggut 10 nyawa akibat truk besar bukan kali ini saja terjadi. Seharusnya kejadian-kejadian itu, kata Muhaimin, bisa menjadi peringatan bagi semua pihak.
Baca juga: Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi
"Ingatan kita tentu belum kering saat kecelakaan yang melibatkan truk besar di Balikpapan, lalu di Cibubur, ini kejadian lagi di Bekasi.
Banyak nyawa nggak berdosa melayang, lho. Ini tentu warning untuk kita semua, pemerintah, pemilik truk, dan para sopir," ujarnya.
Ia menyatakan keprihatinannya dan turut berbela sungkawa atas peristiwa kecelakaan truk besar yang menabrak tiang telekomunikasi dan menelan korban jiwa murid sekolah dasar (SD) di Bekasi itu.
"Sungguh sangat prihatin, kita turut berduka dengan kecelakaan yang merenggut nyawa warga, termasuk anak-anak SD. Kita doakan seluruh korban husnul khatimah," kata Muhaimin.
Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Agung, Kranji, Kota Bekasi, Rabu siang. Sebuah truk trailer menabrak halte di delan SDN Kota Baru II dan III Bekasi Barat yang menyebabkan tiang telekomunikasi roboh kemudian menimpa orang dan kendaraan di bawahnya.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan 20 orang luka-luka. Sedangkan korban meninggal dunia 10 orang, empat di antaranya murid SD. Seluruh
korban dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi dan RS Ananda. (Ant/OL-16)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved