Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KERJA sama antara antara Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bidang ketahanan pangan, PT Food Station Tjipinang Jaya, resmi terjalin.
Penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tersebut dilangsungkan di Pelataran Darmawangsa oleh Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Sona Maesana dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, pada Senin (6/12).
Calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Hipmi Jakarta Timur Satrio Rama Widyowicaksono menjadi insiator dalam kerja sama tersebut. Atas terselenggaranya kerja sama tersebut, Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Sona Maesana mengapresiasi upaya konkret Satrio Rama dalam mendukung kolaborasi antara Hipmi Jaya dan BUMD DKI.
"Kerja sama ini bisa terjalin tak terlepas dari inisiatif yang dilakukan oleh Rama. Karena itu, saya sendiri mengapresiasi dan berterima kasih kepada Rama atas dedikasinya terhadap Hipmi Jaya hingga saat ini," ujar Sona dalam keterangannya, Selasa (7/12).
Sementara itu, selaku inisiator kerja sama kedua lembaga tersebut, Rama berharap akan terjalin sinergisitas produktif antara BUMD DKI dan para pengusaha Hipmi dalam memajukan kebutuhan pangan di Jakarta.
Baca juga: Pacu Kolaborasi, Bank DKI Dukung Sektor Transportasi hingga UMKM
"Semoga sinergisitas yang terbangun dengan PT Food Station Tjipinang Jaya ini dapat menjadi titik balik para pengusaha Hipmi untuk bangkit dan pulih pascapandemi covid-19. Di saat yang sama, turut membantu menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pasokan pangan berkualitas di DKI Jakarta," imbuhnya.
Senada dengan Rama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo juga menyambut baik penandatangan MpU dengan Hipmi Jaya. Menurutnya, banyak peluang yang bisa dioptimalkan oleh para pengusaha Hipmi Jaya di bidang pangan. Mengingat kebutuhan pangan di DKI sangat tinggi.
"Terus terang kalau bicara potensi dan peluang di bidang pangan sangat banyak yang bisa disinergikan mulai dari hulu hingga hilir. Food Station sendiri sangat welcome untuk bekerja sama dengan para pengusaha Hipmi dengan syarat dapat memenuhi standar kualitas yang sudah jelas ditetapkan Food Station," kata Pamrihadi.
Anggota DPRD DKI Farazandy Fidinansyah turut menyampaikan rasa senangnya menyaksikan panandatangan MoU yang sudah dilakukan. "Saya sangat senang dengan kerja sama antara BPD Hipmi Jaya dan PT Food Station ini. Secara kapasitas, saya percaya para pengusaha Hipmi Jaya mampu membantu Food Station dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di DKI Jakarta," ungkap anggota Fraksi PAN DPRD DKI tersebut. (RO/S-2)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved