Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengerahkan sebanyak 100 personel dikerahkan untuk membantu berjaga di 10 lokasi penyekatan. Lokasi penyekatan ini untuk membatasi mobilitas warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, setiap lokasi disiagakan 10 personel yang juga bertugas melakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan (prokes).
"Kami bersama TNI dan Polri melakukan penyekatan atau filterisasi di 10 lokasi. Kalau ada pelanggaran kami tindak sesuai kewenangan kami," ujarnya, Senin (28/6).
Baca juga : Polisi Tangkap Pengemudi Pajero Arogan di Jakarta Utara
Arifin menjelaskan, untuk 10 lokasi penyekatan ditetapkan yakni, kawasan Bulungan, Kemang, Jalan Gunawarman dan Jalan Suryo, Sabang, Cikini Raya, Asia Afrika, Banjir Kanal Timur (BKT), jawasan Kota Tua, Boulevard Kelapa Gading dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).
"Pembatasan kegiatan masyarakat melalui penyekatan ini dimulai pukul 21.00 WIB sampai 04.00 WIB," terangnya.
Ia menambahkan, tugas Satpol PP melekat di semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan prokes baik yang diselenggarakan oleh Polri maupun TNI.
"Semua yang kita lakukan tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan keselamatan pada kita semua," pungkasnya. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved