Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATPOL PP DKI Jakarta menutup bar Tipsy Monkey yang berada di kawasan Pantai Indak Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Sabtu (26/6) malam. Dalam patroli pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Satpol PP DKI dan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, bar tersebut masih tetap beroperasi hingga melewati jam operasional. Seharusnya, selama masa pengetatan PPKM Mikro pada 21 Juni - 5 Juli, tempat usaha harus tutup pada pukul 20.00 WIB.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan saat bar itu disidak, pintu gerbang tertutup dan terkunci dari luar. Saat didatangi dan pintu luar digedor oleh petugas, pengelola bersikeras tak membukakan pintu hingga petugas harus menunggu hingga 30 menit.
"Ya malam hari ini kita melakukan satu kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan PPKM yang ada dalam pelaksanaanya saat ini kita bersama Direktorat Narkoba kita dapatkan satu tempat di kawasan PIK. Tempat ini kita cukup lama nunggu di luar karena pintunya terkunci dari dalam, jadi kita cukup lama menunggu hampir set jam lampunya dipadamkan, tidak ada yang parkir kendaraan, seolah-olah sepi tidak ada penghuni," kata Arifin dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram Satpol PP DKI.
Baca juga : Imbas Covid Jumlah Penumpang KRL Semakin Menurun Capai 20%
Arifin mengatakan, jumlah pengunjung yang berada di dalam bar Tipsy Monkey pun melebihi kapasitas yang ditentukan. Dengan penindakan ini, bar tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berulang.
Arifin pun menjatuhkan sanksi penutupan hingga status PPKM Mikro selesai diberlakukan. Selain itu, bar Tipsy Monkey juga dikenakan denda Rp50 juta.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga turut melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung.
"Awalnya kita tidak menduga adanya kegiatan di bar Tipsy Monkey ini. Tapi namun demikian kita mengawasi dan menunggu. Ternyata setelah lama kita tunggu di luar kelihatan tutup tapi kemudian di dalam cuma ada beberapa orang di lantai dasar kemudian di lantai dua banyak orang. Tentu tindakan kami melakukan pengecekan pertama antigen kepada pengunjung apakah sehat atau tidak tertular covid," jelas Panit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Ipda Sehatma Manik.
Selain pemeriksaan antigen, Polda Metro Jaya juga melakukan pemeriksaan narkoba terhadap pengunjung. Hasilnya terdapat empat orang pengunjung yang positif covid-19.
"Kita juga lakukan tes urine dan kita temukan ada 4 orang positif narkoba. Kemudian yang bersangkutan kita periksa lebih lanjut kita bawa ke Polda Metro Jaya," terangnya. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved