Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi meminta kestabilan harga pangan bisa tetap terjaga selama Ramadan dan Lebaran.
Adi mengatakan rutinitas kenaikan harga sejumlah komoditas saat Ramadan dan Lebaran perlu diantisipasi. Agar tidak semakin membebani masyarakat di masa pandemi covid-19.
"Sejumlah komoditas yang perlu diantisipasi kenaikan harganya yakni daging sapi, daging ayam, beras, hingga cabai," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/4).
Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di klaster pangan yaitu, PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PD Dharma Jaya terus berkolaborasi dan bersinergi menjaga kestabilan harga pangan di Ibu Kota.
"Harus ada upaya preventif dan rencana aksi jika ada kenaikan signifikan harga komoditas. Bisa juga menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan tindakan jika ada spekulan atau penimbun yang bermain dengan memanfaatkan momen Ramadan dan Lebaran," terangnya.
Tidak kalah penting, sambung Adi, bila diperlukan harus ada operasi pasar agar harga-harga komoditas bisa tetap stabil dan masyarakat dapat membeli kebutuhannya dengan harga terjangkau.
"Operasi pasar ini bisa juga melibatkan Bulog hingga stakeholder lainnya," imbuhnya.
Baca juga: Harga Pangan masih Tinggi, Butuh Penanganan Cepat Pemerintah
Ia berharap, BUMD di klaster pangan juga mengutamakan produk-produk lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta.
"Ini perlu dilakukan agar petani-petani dan peternak kita semakin sejahtera," ungkapnya.
Adi yang juga Ketua DPD Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Provinsi DKI Jakarta menambahkan sekitar 50% anggotanya beraktivitas di pasar dengan menjadi pedagang. Untuk itu, dirinya meminta anggota BPPKB Banten di DKI Jakarta untuk ikut menjaga kondusivitas selama Ramadan dan Lebaran di Jakarta.
"Kita ingin Ramadan dan Lebaran ini aman serta kondusif, termasuk di lingkungan pasar," tukasnya.(OL-5)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan berupa paket logistik untuk anak yatim dan kaki palsu bagi kaum difabel.
JEMAAH An Nadzir di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali menggelar lebaran Idul Adha lebih dulu dari lebaran yang ditetapkan pemerintah.
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus.
Harga daging sapi masih kisaran Rp115 ribu dan daging ayam yang bertahan pada harga Rp34 ribu per kg.
GULA pasir langka dan sulit dicari di toko dan retail di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Hampir sebulan usai Lebaran, gula pasir langka dan sulit didapatkan baik di toko dan retail di Kota Depok.
BPS mengungkapkan inflasi pada April 2024 yang bertepatan dengan momen Lebaran menjadi yang terendah dalam kurun tiga tahun terakhir.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved