Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DISTRIBUSI Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jakarta Pusat telah mencapai 60%. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, data tersebut hanya BST yang berasal dari APBD DKI dan didistribusikan melalui Bank DKI.
"Sudah 60% lebih BST dari APBD DKI didistribusikan kepada warga penerima," kata Irwandi saat dihubungi, Minggu (31/1).
Target pendistribusian BST seharusnya dapat selesai di akhir Januari. Ia menyatakan distribusi berjalan lancar dan tidak menemukan kendala.
Namun, karena pandemi covid-19, pendistribusian kartu ATM dan buku rekening Bank DKI kepada penerima BST harus dilakukan dengan protokol kesehatan serta membatasi jumlah penerima yang hadir ke tempat pembagian buku rekening serta kartu ATM.
Baca juga : Buku Potret Jakarta 2020 Jadi Arsip Sejarah Pandemi di Jakarta
"Kita menggunakan gedung-gedung sekolah yang kosong selama pandemi. Penerimanya harus datang sendiri atau dikuasakan. Tapi karena pandemi kan jadi harus ketat," jelasnya.
Setiap penerima yang berusia lanjut dalam proses serah terima buku rekening maupun ATM dipisahkan dengan warga lainnya agar memperkecil kemungkinan terpapar covid-19.
Irwandi pun mengupayakan agar pendistribusian BST di Jakarta Pusat dapat tuntas paling lambat di awal Februari.
Sebelumnya, tahun ini jumlah penerima BST adalah 1.992.096 KK. Mekanisme pembagian BST ada dua yakni dibagikan oleh PT Pos Indonesia. BST yang dibagikan oleh PT Pos Indonesia berasal dari Kementerian Sosial. Sementara itu, untuk BST yang diberikan dari APBD DKI Jakarta ditransfer langsung ke nomor rekening Bank DKI milik warga penerima.
Penerima BST akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu selama empat bulan dari Januari hingga April. (OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved