Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
APBD Perubahan 2020 akan segera disahkan. Menurut rencana, APBD Perubahan 2020 akan memiliki pagu sebesar Rp63,23 triliun. “Anggaran ini naik dari total APBD 2020 setelah refocusing,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dihubungi, Sabtu (31/10).
Sebelumnya, APBD 2020 DKI Jakarta ialah Rp87 triliun. Namun, karena pandemi covid-19, Pemprov DKI melakukan realokasi (refocusing)
anggaran sehingga jumlahnya pun menyusut menjadi Rp51 triliun. “Kemudian karena ada proyeksi kenaikan pendapatan di masa PSBB transisi, APBD berubah lagi menjadi Rp60 triliun,” kata Mujiyono.
Mulanya, terang dia, Pemprov DKI mengajukan pagu APBD Perubahan 2020 sebesar Rp64 triliun. Akan tetapi, karena ada defisit, pada
pembahasan di Badan Anggaran DPRD, pagunya ditetapkan menjadi Rp63,23 triliun. Pagu ini su- dah termasuk dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN) kepada daerah dari pemerintah pusat Rp3,5 triliun.
Dalam waktu yang tersisa hanya dua bulan ini, Mujiyono meminta Pemprov DKI fokus pada pembebasan lahan karena hanya pos tersebut yang masih bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. “Kalau pengadaan dengan tender kan enggak bisa,” tukasnya. (Put/J-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved