Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TURAP atau dingding beton penyangga sungai Sugutamu, anak Sungai Ciliwung di Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok longsor. Longsornya dinding beton penyangga sungai tersebut karena tidak sesuai bestek.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok setelah menerima laporan langsung melakukan penyelidikan kejadian longsornya turap tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sri Kuncoro melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Hary Palar usai melakukan penyelidikan mengungkapkan bahwa ada kerugian negara dari kasus robohnya dinding beton penyangga sungai Sugutamu yang berada persis dibawah Masjid Al-Mahajirin tersebut.
Hary tidak menjelaskan secara rinci kronologis robohnya dinding beton penyangga sungai tersebut. Ia juga tak bersedia menjelaskan angka kerugian, karena bukan tupoksi dia untuk menjelaskan.
"Kita ada humas, beliau yang berhak memberikan keterangan lebih banyak," ujar Hary saat dihubungi, Rabu (30/9).
Namun, Hary mengakui telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok. "Pejabat-Pejabat Dinas PUPR sudah kami periksa. Pemeriksaan pejabat Dinas PUPR terus running (berjalan) karena ada kerugian negara," ungkapnya.
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok Bachtiar Ardiansyah dikonfirmasi terkait longsornya turap tersebut hanya menjawab singkat. "Sudah dibereskan. Kita (Dinas PUPR) sudah Cs-an dengan Kejaksaan. Tapi jangan di ekspos," pintanya.
Saat ditanya ditanya siapa-siapa pejabat Dinas PUPR Kota Depok yang diperiksa oleh kejaksaan, Bachtiar mengelak menjawab dan meminta menanyakan langsung ke kejaksaan.
Sumber terpercaya di Dinas PUPR Kota Depok menyebutkan, pejabat Dinas PUPR yang dipanggil dan diperiksa kejaksaan antara lain Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok Denny Setiawan, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok dan staf Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok Rohimat.
"Yang memeriksa tim gabungan intelijen dan pidana khusus kejaksaan," katanya.
Sebagaimana diketahui, nilai proyek turap penyangga sungai Sugutamu bersumber dari APBD tahun 2019 senilai Rp522 juta. Berdasarkan kontrak proyek tersebut disebut untuk pembangunan turap. Namun, dalam pelaksanaannya turap berupa bronjong yang bahan materialnya dari batu kali dan kawat. "Hal itulah yang membuat dingding beton tersebut roboh," tandasnya. (OL-13)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Sebanyak 4000 kursi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mulai diperebutkan siswa di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (24/6).
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan janji mewujudkan kesetaraan pendidikan negeri dan swasta. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi bersama para santri dan kia
PEMBANGUNAN gedung baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, dibangun tahun ini (2023).
POLDA Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan kepada Pengacara Deolipa Yumara soal laporannya terhadap Wali Kota Depok Muhammad Idris terkait polemik penggusuran SDN Pondok Cina 1.
ORI JAkarta Raya mendesak sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina.
HARI ini, Rabu (23/11/2022) siswa SDN Pondok Cina 01 Kota Depok, Jawa Barat genap sepuluh hari tidak diajar guru. Akibat konflik Pemkot Depok dengan ortu siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved