NEWSTICKER

Api Hanguskan Lantai Intelijen dan Kepegawaian Kejagung

Candra Yuri Nuralam

22/8/2020 21:41

Api Hanguskan Lantai Intelijen dan Kepegawaian Kejagung — Kebakaran di Kejaksaan Agung(MI/BRIYAN B HENDRO)

KEBAKARAN di Kejaksaan Agung (Kejagung) menghanguskan kantor intelijen dan kepegawaian Kejagung.

"Lantai tiga dan empat intelijen, lima sampai enam kepegawaian, pembinaan juga ada beberapa biro di situ," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono di Jakarta, Sabtu (22/8).

Hari berharap dokumen kasus maupun kepegawaian aman. Semua data mempunyai cadangan. "Mudah-mudahan amanlah," ujar Hari. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian

Berita Lainnya

Upaya Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Tuai Apresiasi
27/4/2026 09:28
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Kasus Tambang Ilegal PT Asmin, Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru
23/4/2026 22:25
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman 2026-2031 yang Ditangkap Kejagung
16/4/2026 16:02
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Kontras Pernyataan Ketua Ombudsman Hery Susanto: Dari Benahi Internal ke Tersangka Kejagung
16/4/2026 14:49
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Baru 5 Hari Dilantik, Ini Profil Ketua Ombudsman Hery Susanto Tersangka Korupsi Nikel
16/4/2026 14:35
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Ketua Ombudsman Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Nikel
16/4/2026 13:35
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).