Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBAKARAN di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, terpusat di satu titik.
"Itu gedung utama Kejagung (Kejaksaan Agung yang terbakar)," kata Kapolsek Kebayoran Baru AKB Jimmy Christian Samma, Sabtu (22/8).
Baca juga: 26 Mobil Pemadam Dikirim Tangani Kebakaran Kejaksaan Agung
Kebakaran berlangsung sejak pukul 19.10 WIB. Penyebabnya belum diketahui. "Sekarang masih proses pemadaman, evakuasi," ujar Jimmy.
Baca juga: Kejagung Pastikan Tidak Ada Berkas Kasus yang Terbakar
Dinas Pemadam Kebakaran DKI menambah jumlah personel. Total sebanyak 22 mobil pemadam dikerahkan memadamkan api di Kantor Kejagung. Sebelumnya, sebanyak lima unit mobil damkar yang dikerahkan. Namun jumlah tersebut meningkat menjadi 17 unit.
Baca juga: Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung
Dia menduga api berasal dari lantai 6 Gedung Utama Kejagung dan menjalar ke beberapa lantai di atasnya. "Dari lantai enam, sampai sekarang api masih besar," kata dia.
Polisi masih berjaga di sekitar lokasi. Arus lalu lintas di sekitar Kejaksaan Agung sudah dialihkan. "Kami bersama-sama dengan pemadam ini berusaha menguasai api," ujar Jimmy. (x-15)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved