Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SELURUH proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 pada tingkat SMAN dan SMKN di Kota Depok telah selesai dan dinyatakan ditutup pada 7 Juli 2020. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dihadapan 17 kepala SMAN/SMK se-Kota Depok di Gedung SMAN 4 Depok, kemarin.
Ombudsman, terang Teguh, telah menerima sekitar 20 laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan PPDB tingkat SMA di Depok. Mayoritas laporan terkait tidak diterimanya calon peserta didik pada seluruh tahapan PPDB (zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua).
“Untuk laporan masyarakat tersebut, kami sudah membuat laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dan menyatakan tidak ada malaadministrasi dalam penyelenggaraan PPDB pada tahapan online tersebut. Tetapi permasalahan justru muncul ketika tahapan offline, yang mana diduga banyaknya titipan yang masuk pada tahapan ini,” kata dia.
Ombudsman meminta Cabang Dinas Wilayah II Jawa Barat mengumpulkan seluruh kepala SMAN/SMKN, kemudian menghimpun keterangan terhadap perkembangan pelaksanaan PPDB yang semakin ramai diperbincangkan. (KG/J-2)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved