Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim mendukung Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar aturan PSBB Transisi.
Abdul Aziz Muslim menegaskan sudah sepatutnya masyarakat diberikan sanksi jika tidak disiplin. Hal ini dilakukan agar penerapan protokol kesehatan semakin melekat dan menjadi kebiasaan baru di dalam aktivitas sehari-hari.
"Iya saya dukung. Supaya masyarakat ini semakin terbiasa. Bahwa ini untuk melindungi diri dan orang lain," kata Abdul Aziz Muslim saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1/8).
Menurutnya semakin hari pelanggaran PSBB semakin bertambah karena ia menilai masyarakat mulai bersikap apatis. Masyarakat tak lagi menganggap covid-19 sebagai wabah membahayakan seperti di awal-awal kemunculannya.
"Itu juga bisa disebabkan mereka itu semakin tidak percaya ada wabah covid. Karena nggak kelihatan," ujarnya.
Sikap ini menurutnya sangat berbahaya dan diduga olehnya, inilah yang membuat kasus covid-19 di Jakarta semakin bertambah hingga rata-rata 200 kasus baru hingga 400 kasus baru setiap harinya.
"Tapi perlu diingat, sanksi progresif ini juga mesti dibarengi dengan edukasi dan edukasi terus menerus. Kita mungkin juga lelah tapi jangan tidak mengingatkan. Kita semua ingin covid-19 ini cepat usai," imbuh anggota Komisi E itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan memberikan upaya lebih dalam masa perpanjangan ketiga kalinya PSBB Transisi Fase 1 yang berlangsung sampai 13 Agustus mendatang.
Upaya itu antara lain dengan memberikan sanksi denda progresif. Artinya, tempat usaha atau individu yang sudah pernah melanggar dan diberi denda jika melanggar lagi akan diberikan sanksi denda yang lebih besar daripada sebelumnya.(OL-4)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Luhut meminta gubernur tidak segan bersikap keras dalam penerapan protokol kesehatan.
Efek kejut dari sanksi pelanggar ketentuan PSBB berupa push up, kerja sosial sampai denda sejumlah uang, menurut Lestari, hanya bersifat sesaat saja.
LUPA ialah manusiawi. Namun, lupa pakai masker di era pandemi ganjarannya membersihkan kali
SEDIKITNYA 50 warga pengguna jalan kawasan Adi Sucipto, Jumat ( 11/9) harus terjun membersihkan sampah Kali Toklo yang merupakan anak sungai Kali Pepe.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih tegas pada kebijakan pengembalian masa pembatasan sosial berskala besar
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.520 orang mendapat sanksi denda. Lalu sisanya sebanyak 127.924 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved