Pemprov DKI Klaim Sodetan Kali Ciliwung Tidak Rebut Hak Warga

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim tidak mengganggu hak warga dalam proyek sodetan Kali Ciliwung di wilayah Jakarta Timur. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemprov DKI dikatakannya tidak merenggut tanah milik warga.

"Kita harus cermat dalam rangka pemanfaatan tanah. Apalagi hak tanah. Ada hak orang atas tanah ini yang jadi perhatian kita. Insyallah kami pastikan yang jadi hak atas tanah tetap jadi hak," ungkap Riza dalam tayangan Youtube Pemprov DKI, Selasa (28/7).

Baca juga: 2020, BBWSCC Targetkan Normalisasi Kali Ciliwung 1,5 Km

Pada Sabtu (25/7) kemarin, Riza mulai melakukan sosialisasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Melalui masa sosialisasi, lanjut dia, warga diharapkan mendapat informasi yang jelas terkait rencana proyek sodetan.

"Pembangunan sodetan Kali Ciliwung direncanakan sebagai upaya mengendalikan dampak banjir di Jakarta Timur. Khususnya Kampung Melayu, Bidara Cina, serta beberapa wilayah Jakarta Selatan," jelas Riza.

"Warga yang terdampak pembangunan diharapkan memiliki informasi yang jelas, yang akurat dan valid," imbuhnya.

Baca juga: Warga di Bantaran Kali Ciliwung Diminta Waspada Banjir

Sebelumnya, dilakukan pembebasan lahan di wilayah Bidara Cina untuk melanjutkan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pembangunan sodetan merupakan salah satu strategi pengendalian banjir di wilayah Ibu Kota.

Sodetan sepanjang 1,26 kilometer (km) memiliki kapasitas 60 m3 per detik. Adapun sodetan bakal mengalirkan air dari Ciliwung ke KBT. Tujuannya agar beban Kali Ciliwung di kawasan Bidara Cina sampai pintu air Manggarai, dapat berkurang 60 m3 per detik.(OL-11)