Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta tengah mendalami status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan pembangunan depo MRT Jakarta fase 2b, yang berlokasi di Ancol Barat.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menyebut PT Asahimas Flat Glass memiliki tujuh sertifikat HGB di kawasan Ancol Barat, yang masa berlakunya habis pada 2022.
"Kami menanyakan apakah semua (tujuh HGB) ini sudah diperpanjang. Kalau sudah, malah menjadi haknya Asahimas untuk menggunakannya," ujar Aziz seusai rapat kerja, Rabu (22/7).
Baca juga: Isu Penurunan Tanah Bayangi Pembangunan MRT Fase II
Diketahui, PT Jakpro juga memiliki tiga sertifikat HGB di kawasan Ancol Barat seluas 29.082 meter persegi. Sejauh ini, DPRD belum mendapat kejelasan perihal HGB tersebut. Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak perpanjang HGB dari Asahimas.
“Kalau sampai membayar (Asahimas) dalam hal ini, Pemprov DKI justru akan dirugikan. Karena sebenarnya milik Pemprov DKI. Kalau bisa kita tarik (HGB), ya ditarik, karena digunakan untuk depo,” pungkas Aziz.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar, menjelaskan pemilihan kawasan Ancol Barat sebagai lokasi depo MRT lantaran memiliki lahan yang siap digunakan.
Baca juga: Terdampak Covid-19, MRT Jakarta Lakukan Efisiensi
Lahan di Ancol Barat berbentuk persegi panjang. Sehingga, cukup efektif menampung area stabling dan radius putar MRT. Adapun luas depo kurang lebih sekitar 32 hektare.
"Ada lahan Asahimas di Ancol Barat yang akan ditinggalkan, karena bukan kawasan industri lagi. Luas efektifnya bisa dipakai semua. Relatif bagus, sudah dipagari dan konsolidasi lahan sudah bagus," jelas William.(OL-11)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menyebut, operasi pengendalian yang dilakukan menunjukkan populasi ikan sapu-sapu sudah tidak terkendali.
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved