Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA awal bulan ini masyarakat digegerkan oleh penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Barat terhadap diskotek Top One yang nyata beroperasi di masa PSBB Transisi.
Dalam diskotek tersebut ditemukan 114 orang berkumpul dalam satu gedung tanpa adanya physical distancing.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut diskotek Top One sudah ditindak dengan penyegelan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tempat hiburan malam memang masih belum diperbolehkan beroperasi saat ini.
"Kami sudah lakukan penyegelan. Mereka tidak boleh buka sampai status masa PSBB Transisi dicabut," kata Arifin di Balai Kota, Selasa (21/7).
Pada saat dilakukan penindakan Satpol PP Jakarta Barat memang menemukan banyaknya warga di dalam termasuk dicurigai adalah PSK.
Namun, Arifin menyebut hal itu harus digali lebih dalam lagi karena mengandung unsur pidana.
"Kalau pencabutan izin dan masalah itu harus hati-hati digali lebih dalam ya. Karena sanksinya kan berjenjang ya," ujarnya.
Namun demikian, ia memastikan telah memperketat pengawasan di berbagai sektor, tidak hanya di sektor tempat hiburan.
"Ya kita lihatlah. Kalau melanggar lagi pasti sanksinya akan kita evaluasi lebih berat lagi," tegasnya.(OL-4)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Kendati demikian, Polda Metro Jaya tetap mengedepankan Satpol PP DKI untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pentunjuk teknis terkait penindakan di lapangan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved