Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLDA Metro Jaya (PMJ) akan menindak pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9). Penindakan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam beberapa hari terakhir, PMJ telah melakukan sosialisasi dan operasi yustisi bersama TNI, Kejaksaan Negeri, Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP. Semua pihak diminta mematuhi protokol kesehatan dan Pergub DKI Jakarta terkait PSBB.
Jika mengabaikan aturan, petugas kepolisian bisa menindak pelanggar dengan hukuman pidana. Sebab, melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 4 tentang Penyebaran Wabah Penyakit, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina, berikut Pasal 212, 216 dan 218 KUHP.
Baca juga: Pelanggaran PSBB, Denda Progresif Mengintip
"Melakukan penindakan dan yustisi secara persuasif dan humanis, dengan langkah step by step. Mulai peneguran, juga penindakan dengan denda. Yang kita kedepankan adalah Satpol PP, dengan TNI dan Polri yang mengikuti. Jika tetap melanggar, kalau perlu tindakan tegas pidana," ujar Kepala Bidang Humas PMJ Kombes Yusri Yunus di Jakarta, Senin (14/9).
Kendati demikian, lanjut dia, penindakan ini perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga penegak hukum lain. Menurutnya, harus ada petunjuk teknis saat melakukan penindakan di lapangan.
Sejauh ini, Satpol PP DKI yang terdepan melakukan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Pelanggar dikenakan hukuman sosial dan denda uang.
Baca juga: TNI-Polri Ikut Awasi PSBB Total di Jakarta
"Nanti kita koordinasikan lagi hari ini. Setelah rapat baru kita mengetahui petunjuk lapangan pelaksanaan di lapangan seperti apa. Termasuk masalah kekuatannya. Harapannya adalah teman-teman perangkat dari pemerintah daerah, karena menggunakan Pergub DKI,” imbuh Yusri.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali menerapkan PSBB secara ketat. Keputusan itu menyusul lonjakan kasus covid-19 di Ibu Kota dalam beberapa pekan terakhir.(OL-11)
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
POLISI akan memanggi AD, anak perempuan dari musisi ternama Indonesia terkait kasus penyebaran video syur.
Tersangka MRS berperan memasarkan video syur mirip AD melalui media sosial grup Telegram. Sedangkan tersangka JE berperan sebagai pengunggah konten pornografi tersebut di akun X.
Dede dan Dedi Mulyadi dilaporkan Aep terkait Pasal 28 Ayat 3 Juncto Pasal 45 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagaimana kerugian akibat keduanya.
Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial MAFA (20) di Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap lantaran diduga menjual video pornografi anak melalui aplikasi Telegram.
POLDA Metro Jaya menangkap seorang laki-laki warga negara India berinisial VVS atas dugaan penipuan berkedok investasi trading forex fiktif. Korban mengalami kerugian hingga Rp3,5 miliar.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved