Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Jelang kenormalan baru atau new normal di Ibu Kota, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho meragukan kedisiplinan warga dalam mematuhi aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran oleh warga saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan sejak 10 April lalu.
"Terkait kedisiplinan masyarakat, dikhawatirkan mereka langsung berkeliaran. Di level masyarakat manakah new normal ini bisa diberlakukan? Warga sudah mulai kelelahan," kata Teguh, Jakarta, Senin (1/6).
Ia mencontohkan soal kondisi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjelang lebaran pada 22 hingga 23 Mei lalu yang dipadati warga, padahal masih dalam pemberlakuan PSBB. Begitu pula dengan keadaan pasar-pasar tradisional lainnya. Minimnya ketegasan Satpol PP untuk menindak pelanggaran PSBB juga disoroti Ombudsman Perwakilan Jakarta.
Baca juga: 659 Orang Masih Jalani Perawatan Covid-19 di Wisma Atlet
Menurutnya, sanksi bagi para pelanggar PSBB masih harus diperbaiki. "Sementara aparat penegak hukum tidak mungkin memakai UU Kekarantina Kesehatan dan UU wabah penyakit menular langsung untuk menindak para pelanggar," tambahnya.
Pemprov DKI diminta harus tetap membatasi pergerakan warga saat pemberlakuan kenormalan baru nanti. Misalnya, kata Teguh, dengan membuka transportasi umum tapi memberlakukan pembatasan jumlah penumpang.
"Memperbolehkan orang di bawah 45 tahun untuk bekerja. Lalu, mengizinkan perusahaan atau pabrik yang tidak dikecualikan tetap beroperasi tanpa evaluasi dan tes berkala," lanjutnya.
Menurut Teguh, secara umum, Jakarta sudah cukup baik dengan PSBB. "Kurva covid-19 mulai menurun, tapi harus ada kesadaran warga juga untuk tetap patuh," pungkasnya. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved