Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP telah memberikan sanksi pada11.703 warga dan badan usaha sejak 30 April hingga 21 Mei.
Sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
"Sanksinya sesuai ketentuan Pergub No. 41 Tahun 2020. Sanksinya macam-macam, mulai dari teguran, sanksi kerja sosial, sanksi penyegelan kalau dia tempat usaha, dan juga ada sanksi denda," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota, Jumat (22/5).
Menurut Arifin, sanksi diberikan sesuai kadar pelanggaran yang diberikan. Sejauh ini sanksi teguran tertulis menjadi yang paling banyak diberikan, yakni sebanyak 8.511.
Baca juga: Lelang Ulang Motor Jokowi Dimenangkan Putra Harry Tanoesoedibjo
Sanksi kerja sosial dijatuhkan pada 1.718 orang. Untuk penyegelan tempat usaha dikenakan pada 452 tempat usaha. Sementara sanksi denda administratif telah diberikan pada 392 orang dan tempat usaha.
"Untuk denda, yang sudah menyetorkan kas daerah sudah hampir Rp350 juta," lanjut Arifin.
Banyaknya sanksi denda, imbuh Arifin, bukan berarti Pemprov DKI mengincar pendapatan dari sektor ini. Akan tetapi sanksi denda diberikan agar ada efek jera kepada perorangan maupun badan usaha.
"Ini sekali lagi bukan mengejar sanksi dendanya. Bukan. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi. Kita tidak akan berhenti dan akan terus melanjutkan. Hari ini saya bergerak. Nanti malam pun saya akan bergerak," tegasnya.(OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved