Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ASISTEN Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengungkapkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dengan Pemprov DKI dengan agenda membahas penyesuaian APBD 2020 yang berlangsung Selasa (5/5) lalu.
"Memang saya juga harus menyampaikan pada posisi ini, anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama Napak Ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur di sela rapat evaluasi bantuan sosial dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).
Namun, di sisi belanja justru nilainya masih lebih besar dibanding pendapatan yakni Rp51 triliun. Ini karena belum seimbangnya anggaran pendapatan dengan belanja tahun ini setelah dilakukan berbagai penyesuaian.
"Padahal belanja, ini sekali lagi sudah dipotong semua, sampai Rp51 triliun," paparnya.
Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos
Pada sisi belanja ia menjelaskan Pemprov DKI telah semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi di antaranya di pos belanja pegawai. Pemprov DKI kata Catur, telah memangkas tunjangan transportasi dan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Itu termasuk TKD, kemungkinan TKD dipotong 50%, THR kmungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan, pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin. Kita betul-betul melakukan ini," ungkapnya.
Catur mengungkapkan pihaknya akan kembali membahas efisiensi belanja di internal Pemprov DKI agar bisa sesuai dengan pendapatan yang telah disepakati dengan DPRD DKI. (A-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved