Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKI dibekali dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih besar, warga DKI Jakarta ternyata masih kalah bahagia dengan warga kabupaten Badung, Bali yang APBDNnya tak lebih dari 10% APBD DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan kedua daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta hanya 80,46 dengan indeks kebahagian di angka 71,33. Sedangkan IPM Badung sudah diangka 80,57 dan indeks kebahagianya sebesar 76,14.
"Padahal kita ketahui bersama APBD DKI (2020) sebesar Rp87,9 triliun semntara (APBD) Kabupaten Badung Hanya Rp6,3 triliun," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (1/2).
Gembong mengatakan Kabupaten Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non-Komersial dan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) Rp5,3 triliun..
Baca juga : Polisi Gencarkan Patroli di Apartemen Kalibata City
Sementara itu, katanya, kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.
"Tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya," imbuh Gembong.
Mengingat APBD DKI Jakarta yang sangat besar mencapai Rp87,9 triliun, harusnya bisa berpihak kepada rakyat yang masih kategori pra-sejahtera. Oleh karenanya, kata Gembong, sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra-sejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran.
"Contoh program yang konkrit nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, “bedah rumah” yang bisa disubsidi oleh pemprov sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di Jakarta," ujarnya.
Gembong juga menyebut bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai Acuan Rel Pembangunan. Sementara DKI Jakarta Hampir tidak memiliki Konsep Induk seperti itu. (OL-7)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved