Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi fenomena banjir yang terjadi di DKI Jakarta, kemarin, Selasa (17/12).
Jokowi mengatakan pemerintah sedang membangun dua bendungan di daerah Bogor sebagai salah satu kota penyangga Jakarta.
"Banjir ini kita masih dalam proses kan membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan ada dua di atas, di Bogor, Ciawi dan Sukamahi. Selesai kira-kira akhir tahun depan. Insyaallah akhir tahun depan akan selesai," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).
Jokowi meyakini, jika kedua bendungan tersebut telah selesai, banjir di Jakarta akan bisa lebih dikendalikan. Namun, Presiden mengatakan, program pengendalian banjir harus diimbangi dengan pembersihan saluran air di Jakarta.
"Tetapi juga sangat tergantung sekali yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got. Kemudian juga pelebaran dari sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta, waduk Pluit dan lain-lainnya," jelasnya.
Baca juga: Pemprov DKI Dinilai tidak Siap Hadapi Banjir
Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kemacetan, pemerintah juga terus berupaya menciptakan transportasi massal yang terintegrasi. Misalnya, Moda Raya Terpadu (MRT) tahap I yang telah selesai dikerjakan, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.
"Itu akan sangat mengurangi macet. Dan tentu saja mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada, LRT gabungin nanti dengan MRT, dengan TransJakarta, dengan commuter kita, dengan kereta bandara, nanti mungkin dengan kereta cepat, berarti ada 6, diintegrasikan semuanya. Itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta," jelasnya.
Meski demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa jika ibu kota negara tidak dipindahkan dari Jakarta, persoalan tersebut akan sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan Jakarta merupakan pusat segala aktivitas kantor dan bisnis.
"Tapi sekali lagi, kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karier di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta. Semuanya mikirnya di seluruh Tanah Air kan ke Jakarta semuanya atau ke Jawa sehingga yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari," ungkapnya.
"Sudah bolak balik saya sampaikan 56% penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama 58% ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga perlu pemerataan ekonomi. Kira-kira itu," tambahnya. (OL-2)
BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di Sultra hingga 4 Mei 2026. Waspada banjir dan longsor.
SEJUMLAH anak sungai di bagian hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari) Jambi meluap dan membanjiri permukiman warga di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
Pemprov Jawa Barat menurunkan tim ke lokasi terdampak untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
HUJAN deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada Sabtu (18/4) sekitar pukul 16.15 WIB langsung melumpuhkan aktivitas di pusat Kota Tarutung.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved