Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya optimis pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI tahun 2020 akan disahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada 11 Desember 2019.
“Ya, lihat saja nanti. Kalau saya kan kadang-kadang langsung selesai, di luar perkiraan,” kata Prasetio Edi Marsudi seusai memimpin Rapat Paripurna Penandatanganan MoU KUA-PPAS DKI tahun 2020, di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
Terbukti dengan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 dapat dilakukan lebih cepat satu hari dari jadwal yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif.
Awalnya, jadwal penandatanganan MoU KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020 ditetapkan pada Jumat (29/11). Namun DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat menandatangani MoU tersebut hari ini.
“Alhamdulillah, hari ini sudah diketok dan disahkan KUA-PPAS DKI tahun 2020. Ini maju satu hari. Kenapa maju sehari? Karena dalam pembahasan di komisi-komisi sudah sampai satuan ketika. Tinggal bagaimana cara rasionalisasi di SKPD,” ujar Prasetio Edi Marsudi.
Setelah disahkan nilai KUA-PPAS DKI tahun 2020 senilai Rp87,95 triliun, proses pembahasan anggaran akan dilanjutkan dengan rapat paripurna. “Alhamdulillah rasionalisasi anggaran berhasil kita lakukan. Sehingga disepakati angka Rp87,95 triliun. Tinggal besok mereka mengisi komponen-komponen anggaran (di e-budgeting). Kemudian dilanjutkan rapat paripurna Senin,” ungkap Prasetio.
Berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam rapat Bamus DPRD DKI, pembahasan APBD DKI 2020 akan dimulai pada Senin (2/12/2019) pekan depan. Pada hari itu, akan digelar rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur tentang APBD DKI tahun 2020.
Kemudian pada hari yang sama, fraksi-fraksi melakukan penyusunan pemandangan umum terhadap pidato Gubernur DKI.
Menyusul pada Selasa (3/12) digelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI tahun 2020.
Nanti pada Rabu (4/12), rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur DKI terahdap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI.
Setelah itu, pada hari yang sama Rabu (4/12) sampai Senin (9/12) akan digelar rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD DKI untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda APBD DKI tahun 2020. Juga akan digelar rapat pimpinan gabungan dengan Banggar Dewan dan TAPD Pemprov DKI untuk melakukan penelitian akhir dan persetujuan Raperda tentang APBD DKI tahun 2020.
Kemudian pada Selasa (10/12) dilakukan rapat kerja Banggar bersama TAPD untuk membahas dan merumuskan Raperda APBD DKI tahun 2020.
Menyusul pada Rabu (11/12), digelar rapat paripurna untuk pengesahan Raperda APBD DKI tahun 2020, jelas Prasetio. (OL-4)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved