Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian akan berkomunikasi dengan Gubernur Anies Baswedan ihwal polemik anggaran lem Aibon dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 senilai Rp82 miliar.
“Nanti saya komunikasikan dengan pak gubernur, saya kan baru, nanti saya bicara ke Pak Anies, Pak Prasetyo (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi),” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurutnya, saat ada anggaran yang dinilai bermasalah, masih ada forum internal untuk pembahasannya dan masih bisa diperbaiki.
“Kan masih ada mekanisme internal di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu," kata Tito.
Baca juga : Ketua DPRD DKI Desak Gubernur Lebih Tegas Soal Anggaran
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter pribadinya, @willsarana.
Dalam cicitannya, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan. (Mal)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved