Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menuturkan perluasan aturan ganjil genap belum bisa mengurangi polusi udara di Jakarta. Hari ini diketahui Pemprov DKI sudah menetapkan aturan tersebut di sepanjang 16 ruas.
"Saya katakan dalam kesempatan ini solusi ganjil genap belum final. Bahwasanya ganjil genap belum bisa mengatasi polusi udara, ini malah hanya menimbulkan budaya baru yaitu komsutif membeli kendaraan lagi," ujar Wibi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9).
Ia beranggapan warga DKI malah akan menambah mobil lagi untuk membeli plat yang berbeda. Wibi mengaku dirinya menerima keluhan bahwa masih ada warga yang kesulitan ke rumah sakit saat ada aturan perluasan ganjil genap.
"Dokter-dokter mengadu pada kami bahwa mereka kesulitan ke rumah sakit, kesulitan memeriksa pasien. Ini kan sangat bahaya. Apa mereka juga harus naik angkutan umum sementara para dokter berkejaran dengan waktu ? So what's the point aturan ini?" kata Wibi.
Baca juga: 1.061 Personel Diterjunkan Kawal Perluasan Ganjil Genap
Fraksi Partai Nasdem, kata Wibi, beranggapan bahwa untuk mengurangi polusi udara bisa dengan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan di jalanan ibu kota.
Kebijakan itu nantinya mengenakan biaya pada kendaraan pribadi. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan di beberapa jalan arteri seperti Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Kuningan, Jalan Rasuna Said, dan Jalan MT Haryono.
"Kami sudah sampaikan ke Pak Anies kalau ganjil genap itu bukan merupakan satu solusi final. Ketika permasalahan dari polusi itu adalah dari transportasi, maka jalan berbayar atau ERP adalah salah satu jalan keluar. Kemudian ada peningkatan kualitas transportasi umum juga," tandas Wibi. (OL-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved