Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2019.
Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS disebut karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir dengan dilantiknya DPRD periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
"Bukan kejar-kejaran memang itu tugas kita dan kita melaksanakan masalah wagub yang ditanyakan juga tetap berjalan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat Badan Anggaran, Senin (12/8).
Prasetyo yang akrab disapa Pras itu menjelaskan ada beberapa anggaran yang dicoret atau dihapus di antaranya anggaran 'detail engineering design' atau DED pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail penyebab dihapusnya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada tahun lalu itu.
Baca juga : DPRD DKI : DKI Jakarta Punya Wagub Sebelum 26 Agustus
"Pengurangannya dimana, nanti di perdalam di pembahasan komisi. Kita melihat apa sih yang ditata," ujarnya.
Menurutnya terjadi beberapa penurunan dari sisi pendapatan pajak yang memengaruhi dihapusnya beberapa pos anggaran. Selain itu, ia juga melihat ada ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembelian tanah.
"Karena bukan apa-apa secara global ada permasalahan seperti pajak itu masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini bisa dikoprek lagi," terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga ingin mengakomodasi pos anggaran baru yang hendak diajukan Pemprov DKI Jakarta seperti anggaran yang diperlukan guna memulai tahapan agar Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil ramah lingkungan, Formula E.
Pras optimistis APBD Perubahan 2019 bisa disahkan tepat waktu sebelum wajah anggota DPRD DKI berganti.
"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit pembahasannya gak seperti (APBD) murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," tegasnya.(put)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved