Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ORATOR aksi kawal MK menyerukan larangan kepada peserta aksi agar tidak membeli makan dan minum di lokasi demonstrasi. Hal ini menyusul adanya laporan beberapa orang peserta aksi mengalami keracunan.
Sang orator berdiri di atas mobil yang dijadikan panggung orasi, melarang massa untuk jajan sembarangan.
"Hati-hati beli dari pedagang asongan di lokasi," teriak orator.
"Saya ralat tidak ada yang meninggal, tetapi ada tiga orang yang sudah diracuni," lanjutnya.
Sang orator mengecam tindakan oknum pedagang yang diduga sengaja didatangkan untuk meracuni massa. Dia mendoakan pedagang dan pelaku yang tidak senang dengan aksi itu dilaknat Tuhan.
"Kalian yang pedagang peracun, kalian jahanam, semoga Allah laknat kalian," kecamnya.
Baca juga: Massa Kesulitan Sinyal untuk Streaming Sidang Putusan MK
Namun, dia juga mengingatkan pedagang yang benar-benar mencari nafkah untuk bersabar karena seruan tersebut. Menurutnya, itu antisipasi agar tidak jatuh korban lainnya.
"Pedagang yang asli, semoga kalian berkah mencari rezeki di tempat lain," sebutnya.
Sang orator menyebut apabila ada massa yang lapar, segera mendekati posko atau mobil yang dijadikan pusat orasi para pemuka aksi massal kawal MK.
"Jangan beli dari pedagang, jangan beli apapun, awas ada yang diracun," teriaknya.
Berdasarkan informasi dari orator, ketiga orang yang keracunan akibat membeli makanan dari pedagang setempat sudah dirawat intensif di rumah sakit terdekat.
Pantauan Media Indonesia, sejumlah pedagang membanjiri lokasi demonstrasi mulai dari pedagang minuman botol keliling, pedagang tahu, pedagang kopi keliling, pedagang bakso hingga pedagang yang mendirikan tenda di jalan Medan Merdeka Barat.
Para panitia massa aksi kawal MK juga terlihat membagikan air mineral gelas dan botol. Beberapa orang juga masih membeli atau jajan dari para pedagang keliling.(OL-5)
Pemerintah dan MK berkolaborasi memetakan penyebab mandeknya eksekusi putusan hukum. Dengan angka ketidakpatuhan mencapai 20%
MK mengusulkan Indeks Kepatuhan Konstitusional untuk mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan putusan final dan mengikat. Fajar Laksono soroti 20% putusan yang belum dieksekusi
Pembelajaran itu juga mencakup penyesuaian serta optimalisasi fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK, yang sebelumnya memiliki peran dalam menghitung kerugian negara.
Lembaga legislatif tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta rasa keadilan saat ini.
BALEG DPR RI merespons putusan MK yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved