Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER KPU DKI Jakarta Nurdin berharap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi tidak molor. Target rekapitulasi harus rampung hingga 12 Mei. Oleh karena itu, KPU DKI telah mengirimkan surat kepada KPU RI untuk meminta fatwa terkait hal tersebut.
"Kami kan sudah meminta fatwa KPU RI untuk dicarikan solusi kalau seandainya nanti, ketika sudah tanggal 12 belum selesai," kata Nurdin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5).
Menurutnya, pendapat dan arahan itu sangat dibutuhkan sehingga proses pelaksanaan ini dianggap sah dan tidak dipermasalahkan.
"Kami meminta payung hukum KPU RI supaya proses penghitungannya itu tidak dipermasalahkan karena memang prosesnya seperti ini," sebutnya.
Baca juga: Jokowi-Amin Unggul di 3 Wilayah DKI, Prabowo-Sandi Hanya 1
Nurdin mengaku apabila keterlambatan itu terjadi, kemungkinan proses rekapitulasi paling lambat sampai satu hari atau hingga Senin (13/5) mendatang.
"Itu sudah kami komunikasikan, respons dari KPU ya siap difasilitasi dan tinggal menunggu surat, saya sudah tanda tangan," lanjutnya.
Sejauh ini, KPU DKI sudah menyelesaikan rekapitulasi dan menetapkan hasil Pemilu di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Sebelumnya, Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idrus mengatakan untuk wilayah Jakarta Utara sedang menyelesaikan di tiga kecamatan dan Jakarta Timur sedang terus berjalan.
"Teman-teman Jakarta Utara sedang menyelesaikan di 3 kecamatan, Jakarta Timur sedang berjalan, dan di Jakarta Barat sudah selesai, jadi yang sudah selesai, masuk duluan," tuturnya.(OL-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved