Libanon Tolak Kesepakatan Damai tanpa Penarikan Penuh Pasukan Israel

PEMERINTAH Libanon menegaskan sikap keras dalam negosiasi perdamaian dengan Israel. Perdana Menteri Libanon, Nawaf Salam, menyatakan bahwa Beirut tidak akan menandatangani perjanjian apa pun kecuali mencakup poin penarikan penuh seluruh pasukan Israel dari wilayah kedaulatan Libanon.

Pernyataan tersebut dilaporkan oleh Washington Post pada Kamis (23/4), mengutip kekhawatiran mendalam Libanon terhadap upaya pembentukan zona penyangga permanen oleh pihak Israel.

"Kita tidak dapat hidup dengan kehadiran zona penyangga, kehadiran Israel saat pengungsi Libanon tidak diizinkan untuk kembali serta di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali," tegas Salam.

Baca juga : Libanon Upayakan Diplomasi di Washington untuk Usir Pasukan Israel

Negosiasi tanpa Konsesi

Senada dengan Perdana Menteri, Presiden Libanon Joseph Aoun awal pekan ini menekankan bahwa kesediaan Beirut untuk duduk di meja perundingan bukan merupakan tanda kelemahan atau kesiapan untuk memberikan konsesi wilayah. Menurut Aoun, langkah diplomasi ini diambil semata-mata untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Ketegangan di lapangan sendiri tetap tinggi. Pada 15 April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mengumumkan niat militer untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Libanon selatan yang diklaim Israel sebagai benteng utama gerakan Hizbullah.

Pembicaraan Putaran Kedua di Washington

Di tengah situasi yang rapuh, Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi kepada RIA Novosti bahwa Libanon dan Israel dijadwalkan mengadakan putaran kedua pembicaraan diplomatik di Washington. Pertemuan ini akan dilakukan pada tingkat duta besar untuk menindaklanjuti poin-poin gencatan senjata dan tuntutan penarikan pasukan.

Hingga saat ini, keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kesediaan Israel untuk memenuhi syarat penarikan penuh yang diajukan Beirut, guna memungkinkan kembalinya ratusan ribu pengungsi ke wilayah selatan Libanon. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)