Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERANG Iran berpotensi menelan beban lebih besar bagi wajib pajak AS daripada angka resmi yang dilaporkan. Demikian menurut analisis seorang akademisi Harvard.
Enam hari pertama operasi gabungan AS-Israel melawan Republik Islam, yang dimulai pada 28 Februari, menelan biaya US$11,3 miliar. Angka ini menurut laporan Pentagon kepada Kongres.
Meskipun gencatan senjata yang rapuh masih berlaku, upaya untuk mencapai penyelesaian yang langgeng sejauh ini terbukti sulit. Lihat saja, pasukan AS memulai blokade pelabuhan Iran pada Senin (13/4) setelah pembicaraan damai pada akhir pekan gagal.
"Saya yakin kita akan mencapai US$1 triliun (sekitar Rp17 kuadriliun) untuk perang Iran," kata Profesor Linda Bilmes, pakar kebijakan publik di Harvard Kennedy School, dalam wawancara internal.
Penelitiannya, yang diterbitkan dua hari sebelum pengumuman gencatan senjata sementara pada 8 April, mengidentifikasi beberapa alasan operasi militer ini dapat memiliki konsekuensi bencana bagi utang nasional AS di masa mendatang.
Ia memperkirakan biaya jangka pendek di muka mencapai sekitar US$2 miliar per hari selama 40 hari konflik berlangsung. Ini termasuk harga amunisi, pasukan, dan kerusakan aset militer, seperti penembakan jatuh tiga jet tempur F-15 akibat tembakan salah sasaran dari Kuwait.
Bilmes percaya bahwa biaya jangka pendek lebih tinggi daripada yang terlihat di atas kertas. Ini karena Pentagon melaporkan angka berdasarkan nilai historis inventaris, bukan harga sebenarnya untuk mengganti aset tersebut saat ini yang biasanya jauh lebih tinggi.
"Kesenjangan ini menjadi salah satu alasan angka US$11,3 miliar yang dilaporkan lebih mendekati US$16 miliar dan ini mencerminkan kesenjangan yang terus-menerus antara yang dilaporkan Pentagon secara real-time dan biaya perang yang sebenarnya," katanya.
Bilmes menambahkan bahwa kontrak besar multitahun dengan Lockheed Martin dan Boeing untuk pencegat dan rudal berarti biaya pengisian ulang bagi AS akan jauh lebih tinggi. Bandingkan saja biaya US$4 juta per pencegat AS lbih mahal daripada biaya drone yang ditembakkan dari Iran yang dapat diproduksi hanya dengan US$30.000 per unit.
Dalam jangka panjang, biaya perang akan meningkat karena rekonstruksi fasilitas dan inventaris yang rusak. Ini tidak hanya untuk aset militer AS di kawasan tersebut, tetapi juga untuk infrastruktur sekutunya di Teluk.
Tambahkan biaya tunjangan cacat seumur hidup potensial bagi sekitar 55.000 tentara di kawasan tersebut yang terpapar racun dan bahaya lingkungan, sehingga beban lebih lanjut akan ditanggung oleh wajib pajak.
Sementara itu, Gedung Putih telah meminta Kongres untuk meningkatkan anggaran pertahanan AS menjadi US$1,5 triliun. Ini berarti perluasan pengeluaran militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua.
Angka tersebut tidak termasuk US$200 miliar yang diminta Pentagon untuk dialokasikan untuk perang di Iran.
"Bahkan jika Kongres tidak menyetujui peningkatan penuh, sangat mungkin setidaknya US$100 miliar per tahun akan ditambahkan ke anggaran pertahanan dasar yang tidak akan disetujui tanpa ada perang ini," tambah Bilmes.
Pengeluaran semacam itu akan sangat membebani defisit fiskal AS yang terus meningkat.
Jika dibandingkan dengan perang Irak, yang total biayanya mencapai US$2 triliun, utang publik selama periode itu kurang dari US$4 triliun. Saat ini, jumlahnya lebih dari US$31 triliun dan sebagian besar berasal dari perang sebelumnya di Irak dan Afghanistan, menurut Bilmes.
"Kita meminjam untuk membiayai perang ini dengan suku bunga lebih tinggi, di atas basis utang yang jauh lebih besar," tambahnya.
"Akibatnya, biaya bunga saja akan menambah miliaran dolar pada total biaya perang ini. Tidak seperti biaya di muka, ini biaya yang secara eksplisit kita bebankan kepada generasi berikutnya." (CNBC/I-2)
Militer AS melalui USS Rafael Peralta mencegat kapal tanker M/T Stream menuju Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat di tengah kebuntuan diplomasi.
Presiden AS Donald Trump memilih strategi blokade ekonomi berkepanjangan terhadap Iran untuk menekan ekspor minyak dan menghindari risiko perang terbuka.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Pertemuan mungkin masih berlangsung, serta menegaskan proposal tersebut sedang dibahas. Meski demikian, Leavitt menolak berspekulasi lebih jauh.
HARGA minyak dunia terus menunjukkan tren kenaikan meskipun Iran mengajukan proposal untuk mengakhiri blokade di Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved