Pakar: Amerika Serikat Blokade Selat Hormuz Tambah Kompleksitas Konflik

RENCANA Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz serta seluruh perairan Iran dinilai menambah kompleksitas konflik. Alih-alih mendekati solusi, langkah tersebut berisiko memperpanjang perang tanpa kepastian akhir.

Pakar Timur Tengah, Smith Alhadar, menilai blokade menjadi upaya Donald Trump meningkatkan daya tawar demi menekan Iran kembali ke meja perundingan. Namun, strategi tersebut justru dipandang sebagai sinyal melemahnya posisi Washington di tengah situasi ketegangan yang kian kompleks.

“Trump justru menambah masalah dan akan makin sulit mengakhiri perang tanpa mengakui kekalahan strategis," kata Smith Alhadar ketika dihubungi Senin (13/4).

Baca juga : Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Iran Balas Keras, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel

"Kredibilitas AS sebagai pihak yang berkomitmen atas apa yang telah disetujui semakin anjlok karena Israel masih menyerang Hizbullah. Padahal syarat gencatan senjata penghentian perang di seluruh kawasan yang melibatkan proksi Iran," tambahnya.

Menurutnya, blokade menjadi taktik AS agar Iran mau menerima syarat baru yang diajukan Washington. Meski demikian, efektivitas langkah tersebut diragukan.

Menurut dia, jika AS benar-benar memiliki kendali penuh atas kawasan tersebut, seharusnya sejak awal tidak perlu meminta bantuan sekutu untuk membuka akses Selat Hormuz. Kondisi itu menunjukkan keterbatasan daya tekan AS terhadap Iran.

Baca juga : IRGC Ancam Serang Kapal Militer AS Jika Dekati Selat Hormuz

Menurutnya, Paman Sam tidak punya lagi leverage yang kuat terhadap Iran. Apalagi harus berhadapan dengan Tiongkok yang menyerap sekitar 90% minyak Iran. Beijing diprediksi tidak akan tinggal diam jika jalur energinya terganggu.

Soal kegagalan perundingan antara AS dan Iran, Smith menilai kebuntuan terjadi karena Washington tetap mengajukan tuntutan lama yang sejak awal ditolak Teheran, khususnya terkait penghentian program nuklir.

Menurutnya, Iran telah konsisten menyatakan program nuklir sebagai garis merah. Sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Iran memiliki hak mengembangkan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana juga diatur dalam kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA.

Kesepakatan nuklir sebelumnya berjalan stabil hingga AS menarik diri secara sepihak pada 2018. Sejak saat itu, tekanan terhadap Iran meningkat dan memicu ketegangan berkepanjangan.

Lebih jauh, Smith menilai posisi politik domestik turut memengaruhi sikap keras Washington. Jika AS menerima syarat Iran, hal itu bisa menjadi bumerang bagi Trump di dalam negeri.

Menurutnya, konflik yang terus berlanjut bakal memperburuk situasi global mulai dari lonjakan harga energi hingga ketidakstabilan geopolitik. Dalam kondisi itu, kata Smith, pengakuan menjadi kunci untuk menghentikan eskalasi.

"Memang sulit bagi adidaya AS mengakui kekalahan tapi ini realitas yg harus diterima kalau tdk mau politik domestik AS kian bergejolak dan krisis ekonomi global semakin parah," ujarnya. (H-4)