Iran Tegaskan Kendali atas Jalur Vital Dunia lewat Pungutan Tol di Selat Hormuz

IRAN tengah mempertimbangkan langkah kontroversial yang dapat mengubah dinamika pelayaran internasional: penerapan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Minggu (12/4). Azizi menegaskan, setiap kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz demi kepentingan nasional Iran akan dikenakan biaya yang belum ditentukan.

"Sudah saatnya Iran menetapkan sistem pengelolaan dan kontrol penuh atas Selat Hormuz dan Teluk Persia. Setiap kapal yang memasuki wilayah ini demi kepentingan nasional kami wajib membayar pungutan," kata Azizi dalam wawancaranya dengan media RT.

Langkah ini datang seiring dengan ketegangan yang meningkat antara Iran dan Amerika Serikat, pasca-perundingan di Islamabad yang berakhir tanpa hasil. Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi kedua negara pada Sabtu (11/4), Wakil Presiden AS J.D. Vance mengungkapkan bahwa meski negosiasi berlangsung panjang, tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Baca juga : Hanya 12 Kapal Per Hari Diperbolehkan Melintas di Selat Hormuz, Tarif Bisa Capai Rp68 Miliar

Azizi menegaskan ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat. "Kami tidak bisa mempercayai mereka, dan mereka tidak layak dipercaya," ujarnya, menambahkan bahwa AS justru lebih membutuhkan kesepakatan damai dibandingkan Iran.

Pungutan tol ini dipandang sebagai langkah strategis oleh Teheran, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kontrol atas jalur perdagangan energi global, tetapi juga untuk menegaskan posisi geopolitiknya di kawasan yang kerap menjadi titik panas ketegangan internasional.

Sementara itu, laporan dari Bloomberg mengungkapkan bahwa dua kapal tanker besar, Agios Fanourios I dan Shalamar, berbalik arah setelah kabar kegagalan perundingan tersebut tersebar. Namun, kapal ketiga, Mombasa B, melanjutkan pelayarannya.

Dengan dinamika ini, Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan Selat Malaka, kembali menjadi pusat perhatian dunia, berpotensi mengubah kebijakan maritim internasional dalam waktu dekat. (Z-10)