Serangan ke UNIFIL Harus Jadi Evaluasi bagi Indonesia

Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dinilai sebagai titik kritis bagi Indonesia untuk meninjau ulang keterlibatannya dalam misi internasional. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menilai, insiden itu tidak bisa dianggap sebagai risiko biasa dalam operasi penjaga perdamaian.

Menurutnya, insiden yang menewaskan prajurit Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi secara menyeluruh keterlibatan dalam misi perdamaian, khususnya dalam kerangka United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

"Wafatnya anggota TNI dalam aksi biadab Israel ini, dan sepengetahuan Amerika Serikat. hendaknya menyadarkan pemerintah dan rakyat Indonesia, serta DPR RI, untuk secara sungguh-sungguh mengevaluasi seluruh aspek keterlibatan pasukan perdamaian dalam kerangka UNIFIL," tuturnya saat dihubungi, Selasa (7/4). 

Baca juga : Lagi, 3 Pasukan Indonesia Jadi Korban Ledakan di Fasilitas PBB Libanon

Teuku juga menilai serangan terhadap pos UNIFIL mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional sekaligus melemahkan kredibilitas PBB. "Penyerangan Israel atas pos UNIFIL adalah aksi yang sangat merendahkan Hukum Internasional dan kredibilitas PBB," ujarnya.

Secara teknis, lanjutnya, militer Zionis Israel yang didukung sistem komunikasi dan penginderaan canggih dari Amerika Serikat, seharusnya mampu mengidentifikasi posisi pasukan penjaga perdamaian dengan akurat. Karena itu, serangan tersebut dinilai tidak bisa dianggap sebagai kesalahan semata.

"Sesungguhnya, Israel yang didukung Amerika Serikat dengan perangkat komunikasi dan penginderaan jauh tentunya telah memiliki gambaran yang sangat rinci. Sehingga tidak dengan mudahnya menyasar pos-pos UNIFIL," katanya.

Baca juga : DK PBB Kecam Serangan yang Menewaskan 3 Anggota UNIFIL Asal Indonesia

Ia juga menyoroti faktor internal militer Zionis Israel, yang disebut kini banyak mengandalkan personel muda dari Generasi Alfa. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu penyimpangan prosedur di lapangan, terlebih di tengah tekanan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Teuku menilai, semakin lama konflik berlangsung, terutama dengan Iran, akan memperbesar tekanan psikologis prajurit Zionis Israel, yang bisa berdampak pada tindakan ceroboh hingga pelanggaran prosedur militer.

Dalam konteks itu, Indonesia dinilai perlu memperkuat koordinasi dengan PBB dan UNIFIL untuk mengevaluasi sistem pengamanan dan manajemen misi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Teuku menuturkan, batas toleransi risiko tidak bisa ditentukan sepihak, melainkan harus melalui keputusan politik antara pemerintah dan DPR.

"Toleransi risiko hanya bisa diputuskan dari hasil rapat DPR dengan pemerintah. Setidaknya pengalaman dengan UNIFIL ini dapat memaksa RI mengkaji ulang keikutsertaannya dalam BoP, termasuk pelibatan prajurit TNI dalam seluruh kerangka International Stabilization Force," pungkasnya. (E-3)