Tarif Impor Trump Diuji di Mahkamah Agung AS, Bisnis Kecil Pertaruhkan Miliaran Dolar

PERTARUNGAN hukum terbesar dalam perang dagang Presiden Donald Trump akan dimulai Rabu ini di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ketika pemerintah berhadapan dengan sekelompok negara bagian dan pelaku usaha kecil yang menilai kebijakan tarif impor Trump ilegal dan harus dibatalkan.

Jika pengadilan tertinggi setuju dengan para penggugat, strategi dagang Trump akan terguncang, termasuk tarif global besar-besaran yang ia umumkan pada April lalu. Pemerintah juga kemungkinan harus mengembalikan sebagian miliaran dolar pajak impor yang telah dikumpulkan.

Trump menggambarkan perselisihan ini sebagai pertempuran penting bagi ekonomi dan keamanan nasional AS. “Jika kami kalah dalam kasus ini, kami akan menjadi negara yang lemah dan bermasalah secara finansial selama bertahun-tahun,” kata Trump.

Baca juga : Trump Minta Mahkamah Agung Batalkan Putusan soal Tarif Impor

Bisnis Terpukul oleh Tarif

Banyak perusahaan mengaku terdampak keras akibat perubahan kebijakan dagang yang cepat. Learning Resources, penjual mainan asal AS, memperkirakan beban tarif tahun ini mencapai US$14 juta, tujuh kali lipat lebih besar dari 2024.

“Mereka telah menimbulkan kekacauan luar biasa pada bisnis kami,” ujar CEO Rick Woldenberg.

Sementara itu, koperasi Cooperative Coffees di Georgia sudah membayar sekitar US$1,3 juta tarif sejak April. “Kami berharap tarif ini dinyatakan ilegal, tapi kami juga bersiap untuk kemungkinan terburuk,” kata salah satu pendirinya, Bill Harris.

Baca juga : Indonesia harus Perkuat Posisi Tawar untuk Hadapi Tekanan Donald Trump

Uji Batas Kekuasaan Presiden

Kasus ini berpusat pada penggunaan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 oleh Trump, yang memungkinkan presiden mengeluarkan perintah darurat tanpa melalui proses panjang. Melalui aturan itu, ia memberlakukan tarif 10%-50% terhadap berbagai negara, dengan alasan defisit perdagangan AS sebagai “ancaman luar biasa dan tidak biasa.”

Namun para penentang berpendapat undang-undang tersebut tidak menyebutkan tarif secara eksplisit, dan hanya Kongres yang berwenang menetapkan pajak berdasarkan konstitusi AS. Lebih dari 200 anggota Demokrat dan satu senator Republik, Lisa Murkowski, turut mengajukan argumen ke Mahkamah Agung bahwa penggunaan IEEPA untuk menekan mitra dagang melampaui batas kekuasaan presiden.

Dampak Besar bagi Ekonomi dan Politik

Tiga pengadilan sebelumnya telah memutuskan menolak argumen pemerintah, dan keputusan akhir Mahkamah Agung diperkirakan keluar antara Januari hingga Juni. Putusan ini akan menentukan nasib sekitar US$90 miliar pajak impor yang telah dibayar sejauh ini.

Meski Trump masih dapat memberlakukan tarif melalui mekanisme hukum lain jika kalah, prosesnya akan lebih lambat dan terukur. “Ini bukan hanya soal uang,” kata pengacara perdagangan Ted Murphy. “Ini soal apakah presiden bisa menetapkan tarif sepihak tanpa pemberitahuan dan proses yang jelas.”

Apapun hasilnya, putusan ini akan menjadi tolak ukur batas kekuasaan eksekutif AS dan dapat mengubah arah kebijakan perdagangan global dalam waktu dekat. (BBc/Z-2)