Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Selain risiko keamanan akibat perang yang terus berlanjut, proses evakuasi terbentur persoalan diplomatik serta kondisi sosial warga di negara konflik.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menjelaskan, salah satu kendala utama adalah tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Hal ini memaksa pemerintah menempuh jalur alternatif dengan memanfaatkan kedutaan besar RI di negara tetangga, seperti Yordania.
"Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, titik evakuasi ditentukan di Jordania. Di sanalah WNI diarahkan untuk berkumpul sebelum dievakuasi," ujar Hikmahanto, Kamis (19/6).
Menurut Hikmahanto, tantangan di lapangan bukan hanya soal logistik atau akses keluar masuk negara konflik. Ada pula persoalan warga Indonesia yang telah berkeluarga dengan warga lokal.
Dalam situasi perang, tak semua dari mereka bersedia meninggalkan pasangan atau keluarga mereka. "Kalau WNI menikah dengan warga setempat, belum tentu mereka bersedia dievakuasi. Ini menjadi dilema kemanusiaan sekaligus tantangan teknis," ungkapnya.
Selain itu, ada risiko lain ialah tidak semua WNI mendapatkan informasi evakuasi secara tepat waktu. Keterlambatan mereka menuju titik kumpul bisa membuat proses evakuasi terganggu.
Meski begitu, pemerintah disebut terus berupaya menjangkau seluruh WNI di wilayah terdampak konflik. Hikmahanto pun berharap warga Indonesia di Iran dan Israel untuk aktif berkoordinasi dan mengikuti arahan dari tim evakuasi.
"Keberhasilan evakuasi sangat bergantung pada kerja sama warga negara kita. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," pungkasnya. (I-2)
Militer AS melalui USS Rafael Peralta mencegat kapal tanker M/T Stream menuju Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat di tengah kebuntuan diplomasi.
Presiden AS Donald Trump memilih strategi blokade ekonomi berkepanjangan terhadap Iran untuk menekan ekspor minyak dan menghindari risiko perang terbuka.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Pertemuan mungkin masih berlangsung, serta menegaskan proposal tersebut sedang dibahas. Meski demikian, Leavitt menolak berspekulasi lebih jauh.
HARGA minyak dunia terus menunjukkan tren kenaikan meskipun Iran mengajukan proposal untuk mengakhiri blokade di Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved