Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DHL Express menangguhkan sementara pengiriman ke Amerika Serikat untuk paket bernilai lebih dari US$800 (sekitar Rp12,7 juta), karena adanya “peningkatan signifikan” dalam aturan bea cukai menyusul pemberlakuan rezim tarif baru oleh Donald Trump.
Perusahaan pengiriman global ini mengumumkan mulai Senin, mereka akan menghentikan sementara pengiriman dari perusahaan di seluruh negara ke konsumen di AS “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.
Meski demikian, pengiriman antar perusahaan (business-to-business) tetap berjalan, “meskipun mungkin juga mengalami keterlambatan”.
Sebelumnya, paket dengan nilai hingga US$2.500 bisa masuk ke AS dengan sedikit dokumen. Sejak diberlakukannya pemeriksaan bea cukai yang lebih ketat bersamaan dengan tarif baru awal bulan ini, ambang batas tersebut diturunkan.
DHL menyatakan perubahan ini “telah menyebabkan lonjakan dalam proses clearance bea cukai formal, yang sedang kami tangani sepanjang waktu.”
Mereka menambahkan sementara upaya peningkatan kapasitas sedang dilakukan untuk menangani lonjakan ini, “pengiriman bernilai lebih dari US$800, tanpa memandang asalnya, dapat mengalami keterlambatan selama beberapa hari.”
Perusahaan ini masih akan mengirimkan paket dengan nilai di bawah US$800, yang dapat masuk ke AS dengan pemeriksaan minimal.
Namun, Gedung Putih berencana untuk memperketat aturan terhadap pengiriman di bawah US$800 — khususnya yang dikirim dari Tiongkok dan Hong Kong — mulai 2 Mei, dengan menutup celah hukum yang memungkinkan paket bernilai rendah masuk ke AS tanpa bea masuk.
Penghapusan aturan yang disebut sebagai “de minimis” ini akan berdampak pada perusahaan seperti Shein dan Temu, dua raksasa ritel murah.
Baik Shein maupun Temu memperingatkan mereka akan menaikkan harga “karena perubahan terbaru dalam aturan perdagangan global dan tarif.”
Pemerintahan Trump mengklaim “banyak pengirim” di Tiongkok “menyembunyikan zat ilegal dan menutupi isi sebenarnya dari pengiriman ke AS melalui praktik pengiriman yang menyesatkan.”
Dalam sebuah perintah eksekutif, Gedung Putih menyatakan langkah-langkah ini ditujukan “mengatasi rantai pasokan opioid sintetis” yang disebut “berperan besar dalam krisis opioid sintetis di AS.”
Beijing membalas opioid fentanil adalah “masalah internal AS” dan menyatakan Tiongkok memiliki kebijakan narkotika paling ketat di dunia.
Pekan lalu, Hongkong Post mengumumkan mereka menangguhkan pengiriman paket ke AS via laut dan mulai 27 April, akan berhenti menerima paket tujuan Amerika.
Mereka menyatakan: “AS bertindak tidak masuk akal, melakukan penindasan, dan memberlakukan tarif secara semena-mena.” (BBC/Z-2)
British Chambers of Commerce (BCC) mendesak Pemerintah Inggris menciptakan alat pertahanan ekonomi kuat untuk melawan intimidasi dagang dari AS.
Pasca-Mahkamah Agung AS menyatakan tarif impor ilegal, pemerintahan Trump justru meluncurkan kebijakan baru.
Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif impor era Presiden Donald Trump langsung mengguncang lanskap perdagangan global.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 10 persen untuk semua negara setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan tarif dagang AS
Pemerintah tetapkan tarif 0% untuk impor kedelai dan gandum AS. Mendag pastikan kebijakan ini tak ganggu industri dan jaga harga pangan tetap stabil.
DPR AS melakukan pemungutan suara untuk mencabut tarif impor produk Kanada yang diterapkan Donald Trump.
Upaya penyelundupan hampir 40 ribu benih lobster di Bandara Juanda berhasil digagalkan. Pelaku gunakan modus baru dengan handuk basah, nilai mencapai Rp1 miliar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan menyita sejumlah barang bukti.
KPK sedang mengevaluasi alasan ketidakhadiran para pengusaha tersebut pada pemanggilan pertama.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved