Inggris Tunda Keputusan Larangan Penjualan Senjata ke Israel 

KRISIS yang semakin memburuk di Libanon dan kesulitan hukum dalam mendefinisikan ekspor senjata Inggris yang digunakan semata-mata untuk tujuan ofensif telah mendorong Inggris untuk menunda keputusan mengenai larangan beberapa penjualan senjata ke Israel.

Sekarang tampaknya keputusan tersebut akan ditunda selama beberapa minggu, setelah serangan roket di Dataran Tinggi Golan akhir pekan ini yang menewaskan 12 orang, memicu balasan Israel di Libanon.

Dalam pernyataan kepada anggota parlemen, menteri luar negeri, David Lammy, meminta semua pihak untuk menahan diri, menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Libanon, dan memperingatkan akibat dari konflik yang lebih luas akan “bencana.”

Baca juga : Korban Tewas dalam Serangan Israel di Suriah Naik ke 52

Dia menambahkan: “Kami mendukung hak Israel untuk membela diri sesuai dengan hukum humaniter internasional. Mereka berada di lingkungan yang sulit yang terancam oleh mereka yang ingin menghancurkannya.”

Menyarankan Iran memperburuk ketegangan, dia menambahkan: “Selama beberapa bulan terakhir, kami telah berada di ambang jurang. Risiko eskalasi lebih lanjut dan stabilisasi regional kini lebih akut daripada sebelumnya.”

Terkait penghentian penjualan senjata, Lammy ingin membedakan antara senjata yang digunakan oleh Israel untuk perang di Gaza dan yang digunakan untuk pertahanan. Namun, pada saat Israel menghadapi serangan roket dari Hizbullah di Libanon, perbedaan ini terbukti sulit dibuat secara hukum, serta menantang secara politik.

Baca juga : Serangan Israel Bunuh Tiga Pejuang yang Didukung Iran di Suriah

Misalnya, para menteri perlu memutuskan bagaimana mengkategorikan komponen Inggris yang digunakan Israel dalam pesawat jet F-35 yang dibeli dari Lockheed Martin di AS. Larangan pada bagian F-35 akan ditentang BAE Systems, tetapi F-35 telah digunakan untuk melakukan serangan di Gaza, serta mempertahankan Israel.

Menteri luar negeri bayangan, Andrew Mitchell, meminta kehati-hatian mengenai larangan penjualan senjata, mendesak Lammy untuk “mengingat beberapa minggu lalu, senjata Inggris dan personel militer membela sekutu kami Israel, dari roket yang diluncurkan oleh Iran.”

Menanggapi pertanyaan di Commons, Lammy mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tes pada penjualan senjata adalah apakah ada risiko yang jelas terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional, sesuatu yang dia katakan akan dia tangani “dengan kewarasan dan integritas.”

Baca juga : Israel Serang Suriah lagi, Tiga Pejuang Tewas

Dia mengatakan berkewajiban meminta nasihat hukum baru, tetapi mengatakan tidak akan ada pengabaian bertahap terhadap Israel sebagai sekutu, seperti yang diklaim beberapa anggota parlemen Tory.

Ditanya apakah nasihat hukum akan dipublikasikan setelah selesai, menteri pembangunan Anneliese Dodds mengatakan menteri luar negeri akan “setransparan mungkin.”

Menteri Timur Tengah yang baru, Hamish Falconer, juga mengirimkan peringatan kepada Israel tentang perluasan terus-menerus pemukiman Israel di Tepi Barat, menunjukkan lebih banyak tanah telah dideklarasikan sebagai tanah negara tahun ini dibandingkan kapan pun sejak perjanjian Oslo 30 tahun lalu. Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas terkait pemukiman, katanya, menambahkan “kami akan melihat semua opsi.”

Baca juga : Israel Serang Pos Hizbullah di Libanon

Dodds khususnya menunjukkan dia percaya hukum humaniter tidak diikuti, mengatakan: “Terlalu banyak orang yang telah tewas di Gaza dan terlalu sedikit bantuan yang masuk.”

“Kami jelas bahwa Israel harus mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil dan pekerja bantuan sesuai dengan hukum humaniter internasional,” katanya. “Ini termasuk dekonflik antara operasi militer dan kemanusiaan, serta mendukung persyaratan operasional minimum dari lembaga-lembaga PBB.”

Partai Buruh telah memulihkan dana sebesar £21 juta untuk badan bantuan PBB UNRWA. Lammy tidak ditanya tentang laporan perlakuan buruk sistematis terhadap tahanan Palestina, tetapi Inggris telah selama beberapa bulan mendesak Israel untuk memungkinkan pengacara independen Inggris masuk ke penjara untuk memeriksa dugaan penyiksaan.

Perlakuan terhadap tahanan, yang mencerminkan catatan hak asasi manusia Israel, dapat menjadi faktor lain dalam memutuskan apakah penjualan senjata dapat dilanjutkan.

Organisasi Human Rights Watch (HRW), ActionAid UK, dan Oxfam menuduh pemerintah terlibat dalam “akrobat hukum” dan “kembali ragu-ragu” mengenai larangan penjualan senjata ke Israel.

Yasmine Ahmed, direktur HRW Inggris, menyebut keputusan untuk menangguhkan penjualan senjata sebagai “langkah penting berikutnya.” “Sangat mengecewakan bahwa pemerintah tampaknya tertunda,” katanya. “Semakin lama keputusan ini diambil, semakin banyak kerusakan yang dilakukan pemerintah terhadap reputasinya.”

"Pemerintah sepenuhnya sadar akan risiko bahwa senjata yang diekspor dari Inggris kemungkinan digunakan untuk melakukan kejahatan perang di Gaza," kata Halima Begum, CEO Oxfam GB. “Dengan menjual komponen F-35 ke Israel, pemerintah Inggris secara efektif memfasilitasi banyak serangan udara Israel dan penghancuran Gaza.” (The Guardian/Z-3)