AS Meningkatkan Sanksi Terhadap Pemukim Israel dan Pos Keamanan di Tepi Barat

AMERIKA Serikat (AS) telah meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan, menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin banyak dan memperingatkan bank untuk memeriksa transaksi yang terkait dengan semua “pos terdepan” Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Sanksi baru ini mencakup kelompok sayap kanan Lehava, yang sudah terdaftar oleh Inggris, dan dua anggota pendiri Tsav9, sebuah kelompok kampanye yang menghalangi bantuan mencapai Gaza. Langkah-langkah baru ini juga menargetkan pos terdepan, menunjukkan pemerintahan Biden siap mengambil setidaknya beberapa langkah untuk menghadapi perampasan tanah yang semakin merayap di Tepi Barat oleh Israel.

Salah satu pos terdepan yang ditargetkan didirikan dewan regional, yang menyiratkan cabang-cabang negara Israel mungkin tidak lagi kebal terhadap sanksi.

Baca juga : AS Enggan Disebut Ringankan Sanksi Pendudukan di Tepi Barat

"Tampaknya mereka tidak hanya menargetkan pemukim ekstremis tetapi juga memperkenalkan keterkaitan dengan teritorial dengan mengutip pos-pos ilegal," kata Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah dari Departemen Luar Negeri yang kini menjadi rekan senior di Carnegie Endowment for International Peace.

“Tidak perlu banyak imajinasi untuk menyimpulkan bahwa target berikutnya adalah pendanaan pemerintah [Israel] untuk pos-pos ilegal. Dan itu akan menjadi langkah baru yang pasti."

Para menteri luar negeri G7 bergabung dengan PBB dan UE pada Kamis dalam mengutuk keputusan pemerintah Israel bulan lalu untuk melegalkan lima pos terdepan di Tepi Barat, menyebut rencana tersebut "tidak sesuai dengan hukum internasional." Pernyataan G7 datang pada saat meningkatnya kekhawatiran pemerintah kanan Israel semakin bergerak menuju aneksasi Tepi Barat.

Baca juga : Tanpa UE, Spanyol Tetap Sanksi Pemukim Israel

Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa empat pos terdepan di Tepi Barat yang secara khusus ditargetkan sanksi, Kamis, "dimiliki atau dikendalikan oleh individu yang ditetapkan AS yang telah memanfaatkan mereka sebagai basis untuk tindakan kekerasan untuk menggusur warga Palestina."

"Pos-pos seperti ini telah digunakan untuk mengganggu lahan penggembalaan, membatasi akses ke sumur, dan meluncurkan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di sekitarnya," kata Miller.

Dalam pernyataan tertulis, Miller mencerminkan kekecewaan yang semakin besar dalam pemerintahan Biden atas kegagalan pemerintah Israel untuk mengambil tindakan sendiri terhadap pemukim kekerasan di Tepi Barat, dan memperingatkan bahwa langkah-langkah hukuman AS lebih lanjut bisa saja dilakukan.

Baca juga : Jenderal Israel Kecam Meningkatnya Kekerasan Pemukim di Tepi Barat

“Kami sangat mendorong Pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menahan individu dan entitas ini bertanggung jawab,” katanya. “Jika langkah-langkah tersebut tidak diambil, kami akan terus memberlakukan langkah-langkah pertanggungjawaban kami sendiri.”

Elemen yang berpotensi paling berpengaruh dalam langkah-langkah baru AS adalah peringatan bendera merah yang diperbarui dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika (FinCEN). Ini meningkatkan risiko denda hukuman bagi bank yang berurusan dengan pemukiman di Tepi Barat.

Peringatan ini memperingatkan lembaga keuangan tentang potensi “aktivitas mencurigakan”, yang dapat menunjukkan bahwa individu atau organisasi yang terkena sanksi mencoba melewati kontrol. Ini sekarang mencakup “pembayaran yang melibatkan entitas, individu, alamat di akun, alamat penerima, atau alamat IP yang terkait dengan ‘pos terdepan’ Tepi Barat mana pun,” kata peringatan tersebut.

Baca juga : Gedung Putih Tolak Usulan Sanksi terhadap Pejabat ICC 

Human Rights Watch, yang telah lama berkampanye untuk menyoroti kekerasan pemukim di Tepi Barat, menyambut baik langkah-langkah AS sebagai yang paling jauh terkait masalah ini hingga saat ini, tetapi menyerukan tindakan langsung terhadap pemerintah Israel atas dukungannya terhadap para ekstremis.

“Dalam hal ini kami senang bahwa pemerintahan Biden melangkah lebih jauh dari sebelumnya dengan peringatan ini,” kata Sarah Yager, direktur Washington dari Human Rights Watch. “Sekarang saatnya untuk sanksi terhadap otoritas Israel yang menyetujui dan menghasut. Kami ingin melihat AS, Inggris, Kanada, dan lainnya fokus pada kekuatan di balik semua ini di Tepi Barat.”

Semua pemukiman di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional. Pos-pos terdepan adalah pemukiman yang dianggap ilegal bahkan menurut hukum Israel. Ada hampir 200 di seluruh Tepi Barat, menurut kelompok aktivis Peace Now.

Banyak dari pos-pos kecil memiliki hubungan erat dengan lebih dari 140 pemukiman yang lebih besar yang diakui oleh negara Israel meskipun dianggap ilegal menurut hukum internasional. Bahasa luas yang digunakan dalam peringatan FinCEN dapat berarti transaksi keuangan dengan semua pemukiman di Tepi Barat dapat terpengaruh.

Richard Nephew, mantan koordinator departemen negara untuk anti-korupsi global dalam pemerintahan Biden, mengatakan bahwa peringatan kejahatan keuangan yang digabungkan dengan sanksi yang baru diumumkan dan deklarasi G7 “menciptakan lingkungan yang cukup beracun”.

"Itulah tujuannya," kata Nephew, penulis The Art of Sanctions dan kini seorang peneliti senior di Columbia University. "Tujuannya adalah untuk membuat lembaga keuangan, perusahaan, dan lainnya mengatakan: 'Ini tidak sepadan', karena risiko sebenarnya jatuh ke dalam masalah sanksi atau masalah kepatuhan, jika Anda adalah entitas AS, terlalu besar." (The Guardian/Z-3)