Satu Pelajar Tewas, Gubernur DKI Didorong Gunakan Diskresi Sanksi Tegas

AKSI tawuran antarpelajar kembali memakan korban jiwa di Jakarta Barat pada Rabu (21/1). Seorang pelajar dilaporkan tewas setelah mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian leher dan tangan. Insiden berdarah ini memicu kritik keras dari parlemen Kebon Sirih terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai Pemprov DKI gagal menekan angka kriminalitas jalanan di kalangan pelajar. Ia secara spesifik menyoroti ketidakefektifan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai terlalu lunak.

“Kami sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau tawuran ini akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan tegas dari Pemprov DKI. Tapi Mas Pram bersikukuh dengan pendekatan humanisnya yang tidak tegas apalagi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Justin di Jakarta, Senin (2/2).

Baca juga : Pramono Anung Janji Cek Praktik Parkir Ilegal yang Berjalan 21 Tahun

Efek Jera
Justin menegaskan bahwa hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.

"Sekarang, nyawa seseorang harus kembali terenggut. Kapan Pemprov DKI belajar bahwa sebenarnya satu kematian orang saja sudah terlalu banyak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Justin memandang tawuran pelajar di Ibu Kota sudah masuk dalam kategori tindak pidana murni. Ia menyayangkan seringnya para pelaku berlindung di balik status usia di bawah umur untuk menghindari jerat hukum yang berat. Menurutnya, penanganan masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan retorika.

Baca juga : Komisi E Apresiasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia

Sanksi Kolektif
Sebagai langkah konkret, Justin mendorong Gubernur Pramono Anung untuk menggunakan diskresinya dalam menjatuhkan sanksi administratif yang lebih progresif. Ia mengusulkan agar sanksi tidak hanya menyasar individu pelaku, tetapi juga lingkungan keluarga sebagai penanggung jawab utama.

"Sudah saatnya Mas Pram tegas demi melindungi nyawa warga dan ketertiban, tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan pelajaran untuk lainnya,” tegas Justin.

Ia kembali menyuarakan agar Pemprov DKI berani mencabut seluruh bantuan sosial (bansos) di alamat tempat tinggal pelaku, tidak terbatas pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) saja. Hal ini diharapkan mampu memaksa pihak keluarga untuk lebih ketat dalam mengontrol perilaku anak-anak mereka.

"Kematian kemarin harus menjadi yang terakhir kalinya. Jangan sampai ada lagi nyawa-nyawa yang melayang karena tawuran,” pungkasnya. (Far/P-2)