Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROFESOR Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Trinity College Dublin, Michael Becker mengatakan kepada BBC Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bisa menggunakan laporan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk penyelidikan baru.
"Dapat dilakukan dalam penyelidikannya, namun kemungkinan besar hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai "bukti langsung" dalam kasus tersebut," ujar Becker.
Dia menambahkan bahwa “tidak diragukan lagi” bahwa Afrika Selatan akan mengarahkan Mahkamah Internasional (ICJ) atas laporan tersebut sebagai bagian dari kasus terpisah yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Baca juga : Penyelidikan PBB Menuduh Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Dia mencatat ICJ "sering mengacu pada laporan semacam ini dalam keputusannya," namun memperingatkan Afrika Selatan harus meyakinkan hakim laporan tersebut "baik secara metodologis".
Diketahui PBB menyatakan Israel dan Hamas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan itu tercantum dalam dua laporan paralel yang disiapkan komisi penyelidikan yang dibentuk pada 2021 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Israel dan wilayah Palestina, yang diketuai mantan kepala HAM PBB, Navi Pillay.
Laporan pertama berfokus pada kejahatan yang dilakukan kelompok bersenjata Palestina selama serangan pada 7 Oktober, sementara yang kedua meneliti keterlibatan Israel dalam kematian besar-besaran warga sipil dalam serangan Israel terhadap Hamas di Gaza yang terjadi setelahnya.
Baca juga : Amnesty International: Israel Penjahat Perang
Berbicara setelah laporan tersebut dipublikasikan, Pillay mengatakan "sangat penting" bahwa siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dalam konflik tersebut "harus dimintai pertanggungjawaban".
“Satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kekerasan yang berulang, termasuk agresi dan pembalasan oleh kedua belah pihak, adalah dengan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap hukum internasional,” tambahnya.
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri dan Ismail Haniyeh sudah tunduk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga : Keinginan ICC Tangkap Benjamin Netanyahu Jadi Sejarah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga dikenakan surat perintah serupa. Laporan hari Rabu secara khusus menyerang retorika yang digunakan oleh beberapa pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, yang menurut laporan tersebut dapat dianggap sebagai "hasutan" dan mungkin merupakan "kejahatan internasional serius lainnya".
Lebih dari 37.120 orang telah tewas di Gaza sejak konflik dimulai, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Sementara itu, PBB akan menambahkan militer Israel, Hamas, dan sayap bersenjata Jihad Islam Palestina ke dalam daftar pelaku pelanggaran hak-hak anak untuk pertama kalinya.
Laporan tahunan tersebut – yang dilihat oleh BBC dan akan dirilis pada hari Kamis – dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak tersebut agar mereka berkomitmen terhadap langkah-langkah yang digariskan oleh PBB untuk melindungi anak-anak. (BBC/Z-3)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
PEMIMPIN Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan memberikan hukuman berat dan membalas dendam terhadap Israel akibat pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved