Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat, Kamis, merusak upaya lama Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, dengan memveto tindakan Dewan Keamanan, meskipun meningkatnya tekanan internasional atas krisis kemanusiaan di Gaza.
Langkah sekutu utama Israel ini sudah diperkirakan menjelang pemungutan suara, yang berlangsung lebih dari enam bulan setelah serangan militer Israel di wilayah Palestina yang terkepung, sebagai pembalasan atas serangan mematikan oleh militan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.
Dua belas negara memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang merekomendasikan keanggotaan penuh Palestina. Inggris dan Swiss abstain.
Baca juga : Hari Ini, Dunia Menunggu Lolosnya Resolusi PBB untuk Gaza
Kantor pemimpin Palestina Mahmud Abbas menyebut veto AS sebagai “agresi terang-terangan” dan “mendorong dilakukannya perang genosida terhadap rakyat kami... yang semakin mendorong kawasan ini ke tepi jurang yang dalam.”
Rancangan resolusi tersebut menyerukan rekomendasi kepada Majelis Umum “agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB” menggantikan status “negara pengamat non-anggota” yang saat ini dipegangnya sejak tahun 2012.
Menjelang pemungutan suara, utusan khusus Otoritas Palestina Ziad Abu Amr mengatakan kepada Dewan “memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB akan menghilangkan beberapa ketidakadilan bersejarah yang dialami oleh generasi penerus Palestina.”
Baca juga : Indonesia Harap AS Tak Lagi Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Duta Besar Amar Bendjama dari Aljazair, yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan: "Kegagalan untuk bertindak adalah kesalahan serius yang tidak dapat dimaafkan. Kegagalan untuk bangkit hari ini adalah izin untuk melanjutkan ketidakadilan dan impunitas.
“Kegagalan untuk melakukan hal ini adalah rasa malu yang abadi,” tambahnya.
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan -- yang berarti setidaknya sembilan suara positif dari 15 suara, dan tidak ada veto – diikuti dengan dukungan dua pertiga mayoritas Majelis Umum.
Baca juga : Sikap Abstain Inggris soal Gencatan Senjata Gaza Dikritik
Amerika Serikat, sekutu utama Israel, tidak ragu-ragu di masa lalu untuk menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. AS tidak menyembunyikan kurangnya antusiasmenya terhadap keanggotaan Palestina di PBB pada minggu-minggu menjelang pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan Palestina dan negara-negara Arab lainnya yang meminta Dewan untuk merekomendasikan keanggotaan penuh.
Washington menyatakan posisinya tidak berubah: PBB bukanlah tempat pengakuan negara Palestina, yang harus merupakan hasil perjanjian damai dengan Israel.
“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara,” kata Wakil Duta Besar AS Robert Wood setelah pemungutan suara pada Kamis.
Baca juga : Diveto AS, Retno Sesalkan Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
“Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antar pihak.”
Utusan Israel untuk PBB Gilad Erdan mengecam fakta Dewan Keamanan PBB sedang meninjau masalah tersebut, dan menyebutnya sebagai hal yang “tidak bermoral.”
Pemerintah Israel menentang solusi dua negara, yang hasilnya didukung oleh sebagian besar komunitas internasional.
Mayoritas dari 193 negara anggota PBB (137, menurut hitungan Palestina) secara sepihak mengakui negara Palestina.
Veto terakhir terhadap resolusi keanggotaan PBB terjadi tahun 1976, ketika Amerika Serikat memblokir masuknya Vietnam.
Kegagalan tindakan tersebut merupakan "hari yang menyedihkan", kata Duta Besar Tiongkok Fu Cong, dan menyebut veto AS sebagai "yang paling mengecewakan".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melukiskan gambaran suram mengenai situasi di Timur Tengah, dengan mengatakan kawasan itu berada “di jurang terjal”.
“Dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan yang berbahaya – baik dalam perkataan maupun perbuatan,” kata Guterres pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan, merujuk pada serangan rudal dan drone Iran pada akhir pekan, yang terjadi setelah serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus.
“Satu kesalahan perhitungan, satu miskomunikasi, satu kesalahan, dapat menyebabkan hal yang tidak terpikirkan – konflik regional berskala penuh yang akan menghancurkan semua pihak yang terlibat,” katanya.
Sekjen PBB juga mengatakan serangan militer Israel di Gaza telah menciptakan “pemandangan neraka kemanusiaan” bagi warga sipil yang terjebak di sana, dan menyerukan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke wilayah tersebut.
Setidaknya 33.970 orang telah terbunuh di Jalur Gaza, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas. Serangan tanggal 7 Oktober mengakibatkan kematian 1.170 orang di Israel selatan, sebagian besar warga sipil, menurut angka resmi Israel.
“Ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri siklus pembalasan berdarah,” kata Guterres. (AFP/Z-3)
Loyalis Mahmoud Abbas menang pemilu lokal Palestina, termasuk di Gaza. Partisipasi rendah, hasil dinilai langkah awal menuju persatuan politik nasional.
PPS melaporkan peningkatan penangkapan sistematis perempuan Palestina oleh Israel. 90 tahanan di Penjara Damon hadapi kondisi keras dan pelecehan.
MER-C Indonesia menyampaikan bahwa RS Indonesia di Gaza utara merupakan bukti solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Tempo Scan memberikan layanan kesehatan gratis bagi 1.500 warga Palestina, terutama bagi kelompok rentan.
Fenomena pembongkaran mandiri di Jerusalem Timur meningkat. Warga Palestina terpaksa menghancurkan rumahnya sendiri untuk menghindari denda puluhan ribu dolar.
Selama periode yang sama, sebanyak 761 jasad warga Palestina telah ditemukan.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved