Pemimpin DPR AS Hadapi Reaksi Keras Terkait Bantuan Ukraina dan Israel

NASIB bantuan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina berada dalam ketidakpastian, ketika Ketua DPR Mike Johnson menghadapi potensi pemberontakan dari dalam partai Republik atas rencananya untuk memperbarui pendanaan yang telah lama tertunda, serta bantuan baru untuk Israel.

Johnson, yang memimpin mayoritas tipis Partai Republik, mengumumkan Senin malam dewannya akan melakukan pemungutan suara minggu ini mengenai rancangan undang-undang bantuan terpisah untuk Ukraina, Israel, dan keamanan nasional lainnya, setelah terhenti selama berbulan-bulan karena tekanan dari sayap kanan partainya.

Beberapa anggota faksi tersebut dengan cepat menyuarakan kemarahan terhadap rencana US$95 miliar tersebut dan meningkatkan kemungkinan memicu pemungutan suara untuk mencopot Johnson dari jabatannya – seperti yang dilakukan terhadap pendahulunya.

Baca juga : DPR AS Akan Memberikan Suara Mengenai RUU Bantuan untuk Israel dan Ukraina

Penghasut sayap kanan Marjorie Taylor Greene, sekutu dekat Donald Trump yang menentang kompromi apa pun dengan Partai Demokrat, mengatakan ragu-ragu untuk memicu apa yang disebut mosi untuk mengosongkan jabatannya, tetapi menyatakan masa jabatan Johnson tinggal menghitung hari.

“Dia pasti tidak akan menjadi ketua Kongres berikutnya jika kita cukup beruntung mendapatkan suara mayoritas,” kata perwakilan Georgia kepada wartawan.

Rekannya dari Partai Republik, Thomas Massie, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah memutuskan untuk ikut mensponsori resolusi Greene, namun juga tidak berjanji untuk segera memulai prosedur tersebut.

Baca juga : Biden Ancam Veto RUU Bantuan untuk Israel. Kenapa?

"Dia harus mengumumkan pengunduran dirinya terlebih dahulu... sehingga kita dapat memilih Ketua baru tanpa harus tanpa Ketua Partai Republik," kata Massie di X.

Ketika ditanya tentang pemberontakan baru, Johnson mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa: “Saya tidak akan mengundurkan diri.”

Gedung Putih menunggu rinciannya

Tanpa dukungan penuh dari partainya, Johnson akan bergantung pada suara Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang bantuan tersebut.

Baca juga : Rencana Darurat Partai Republik untuk Hindari Penutupan Pemerintah AS

Hal itu akan membuat marah faksi sayap kanan partainya sendiri.

Upaya kompromi serupa berujung pada pemecatan bersejarah pendahulunya pada bulan Oktober, meskipun beberapa anggota Partai Demokrat telah mengumumkan bahwa kali ini mereka akan menawarkan suara mereka untuk melindungi Johnson.

Sementara itu, masih belum jelas apakah rancangan undang-undang bantuan tersebut akan disetujui oleh DPR atau Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Baca juga : Paket Bantuan Ukraina Senilai US$60 Miliar Melewati Pemungutan Suara Proses di Senat AS

Gedung Putih mengatakan rancangan undang-undang tersebut tampaknya memenuhi kebutuhan militer Ukraina dan Israel yang telah lama tertunda. Tetapi Presiden Joe Biden masih perlu mempelajari proposal tersebut sebelum membuat keputusan akhir.

Senat AS meloloskan paket gabungan senilai US$95 miliar pada Februari yang mencakup permintaan Biden untuk memberikan dana baru dalam jumlah besar untuk membantu Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia, serta dukungan baru untuk Israel dan Taiwan.

Namun, Johnson menolak mengizinkan pemungutan suara mengenai paket tersebut di DPR.

Sebelumnya Gedung Putih telah memperjuangkan agar bantuan tersebut digabungkan dalam paket yang sama seperti yang disetujui Senat, namun tampaknya mereka melunakkan posisinya pada hari Selasa.

“Tampaknya usulan pembicara tersebut sebenarnya akan membantu kita mendapatkan bantuan ke Ukraina, bantuan ke Israel,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan yang melakukan perjalanan bersama Biden dalam perjalanan kampanye pemilihan kembali ke Scranton, Pennsylvania.

"Tapi kami menunggu untuk mendapatkan sedikit lebih banyak detail sebelum kami mengatakannya."

Biden, yang berbicara dengan Johnson pada Senin tentang rencana tersebut, telah menekankan “kita perlu melihat DPR bergerak minggu ini” karena kebutuhan militer Ukraina dan Israel yang mendesak, Kirby menambahkan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon bantuan ketika Rusia melakukan serangan terhadap pasukan pertahanan Ukraina, yang semakin kehabisan amunisi.

Sementara itu, Israel terlibat dalam perang selama enam bulan melawan Hamas di Gaza setelah serangan 7 Oktober – serta menangkis gelombang serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran pada akhir pekan. (AFP/Z-3)