Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi pada Jumat (5/4) yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel, dengan alasan risiko genosida yang masuk akal di Gaza.
Jika rancangan resolusi tersebut diadopsi, ini akan menandai pertama kalinya badan hak asasi manusia PBB mengambil sikap terhadap konflik yang berkecamuk di Gaza.
Teks tersebut mengutuk penggunaan senjata sengan dampak luas oleh Israel di wilayah Gazadan menuntut Israel menjunjung tanggung jawab hukumnya untuk mencegah genosida.
Baca juga : Ini Respon Negara-Negara akan Resolusi Gencatan Senjata PBB
Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh Pakistan atas nama 55 dari 56 negara anggota PBB di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) – kecuali Albania.Naskah ini disponsori bersama oleh Bolivia, Kuba dan misi Palestina di Jenewa.
Draf setebal delapan halaman itu menuntut Israel mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina dan segera mencabut “blokade ilegal” di Jalur Gaza.
Resolusi ini menyerukan negara-negara sekutu Israel untuk menghentikan penjualan atau pengiriman senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya ke Israel.
Baca juga : Israel Marah AS Abstain dalam Pemungutan Suara Gencatan Senjata DK PBB
Rancangan tersebut juga mengecam penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan, menyerukan gencatan senjata segera dan mengecam tindakan Israel yang dianggap sebagai pembersihan etnis.
Hukuman kolektif
Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB di New York mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata -- berkat sikap abstain dari Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel .
Baca juga : Akhirnya Dewan Keamanan PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
Rancangan yang diajukan di Jenewa menyerukan negara-negara untuk memastikan bahwa UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, menerima dana yang cukup dan menuntut Israel berhenti memperluas permukiman di wilayah Palestina.
Pernyataan ini menegaskan kembali bahwa kritik terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel tidak boleh disamakan dengan anti-Semitisme.
Resolusi tersebut mengutuk penembakan roket terhadap wilayah sipil Israel dan menuntut pembebasan segera semua sandera dan tahanan yang tersisa.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Dewan akan membahas pada Jumat apakah akan mengadopsi resolusi tersebut, bersama dengan tiga resolusi lainnya mengenai pemukiman Israel, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan hak asasi manusia di Golan, Suriah yang diduduki Israel
Israel telah lama menuduh Dewan Hak Asasi Manusia bersikap bias terhadap hal tersebut.
Konflik Gaza paling berdarah yang pernah terjadi meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober, yang mengakibatkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Militan Palestina juga menyandera sekitar 250 orang. Israel yakin sekitar 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang diperkirakan tewas.
Sementara itu, aksi pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 33 ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas. (AFP/M-3)
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kebrutalan yang nyata, tetapi masyarakat internasional bungkam.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved